Mendagri Tito Karnavian Tekankan Dialog Tripartit Kawal Penetapan Upah Minimum 2027
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah, khususnya gubernur, untuk mengawal kelancaran proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 .
- Langkah ini diambil guna memastikan adanya kesepatakan yang adil melalui dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha.
- Kemendagri menekankan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme tripartit.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong kepala daerah, khususnya gubernur, untuk mengawal kelancaran proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Langkah ini diambil guna memastikan adanya kesepatakan yang adil melalui dialog antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha. Dorongan ini disampaikan saat Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang disambungkan dengan Sosialisasi Penetapan Upah Minimum dan Perlindungan Sosial pada Senin (16/11) di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta.
Kemendagri menekankan pentingnya melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui mekanisme tripartit. Tito berharap formula pengupahan yang dihasilkan dapat mengakomodasi kepentingan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha, menciptakan situasi win-win solution bagi mayoritas pihak.
Peran Strategis Pemda dalam Formulasi Upah Minimum
Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya telah memberikan pedoman nasional sebagai acuan. Pemprov didorong menindaklanjuti pedoman tersebut dengan mempertimbangkan karakteristik lokal. Melalui koordinasi intensif dengan Pemda, Kemendagri akan menyiapkan surat edaran terperinci berisi pedoman langkah, monitoring, dan pengawasan. Target waktu penyelesaian ditetapkan secara ketat untuk menjaga kepastian hukum.
Tanggal Penting Penetapan UMP, UMSP, dan UMK 2027
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli merinci tenggat waktu penetapan yang harus dipenuhi oleh daerah. Adanya data statistik dari BPS menjadi landasan utama pertimbangan. Berikut rincian batas waktu penetapan yang disampaikan dalam forum tersebut:
- Paling lambat 21 November 2026: Penetapan batas Upah Minimum Provinsi (UMP).
- Lima hari kemudian: Penetapan batas Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).
- Paling lambat 25 November 2026: Penetapan batas Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
- Lima hari setelahnya: Penetapan batas upah minimum sektoral kabupaten/kota.
Yassierli menambahkan bahwa surat edaran dengan rincian detail dan lampiran data statistik BPS akan diterbitkan pada hari yang sama dengan rakor. Seluruh tahapan ini dirancang agar proses penetapan selesai di bulan Desember, menciptakan kepastian bagi ekosistem ketenagakerjaan nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bareskrim Ungkap Ada several Posko Lain di Kasus Makar Selain Cipete, Jakarta Selatan

AKR Corporindo Akuisisi 100% Saham Vivo Rp282 Miliar, Integrasi 47 SPBU ke Jaringan BP-AKR

Revolusi Nilai Tambah: Limbah Sawit Diproses Jadi Bahan Bakar Penerbangan dan Energi Nasional
