Mendagri Tito Karnavian Dukung Penguatan RUU Adminduk untuk Integrasi NIK dan Perlindungan Data
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk).
- Menurut Tito, pembaruan regulasi ini mendesak untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan dinamika mobilitas penduduk serta tuntutan pelindungan data pribadi.
- Namun, Tito menegaskan bahwa interoperabilitas tidak boleh hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem semata.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian secara resmi mengapresiasi inisiatif Komisi II DPR RI dalam menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Apresiasi tersebut disampaikan saat Rapat Kerja Tingkat I di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (16/11), menandakan langkah strategis pemerintah untuk memperkuat kerangka hukum administrasi kependudukan di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital dan kebutuhan integrasi data nasional yang semakin kompleks.
Menurut Tito, pembaruan regulasi ini mendesak untuk menyesuaikan penyelenggaraan adminduk dengan dinamika mobilitas penduduk serta tuntutan pelindungan data pribadi. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan tujuh menteri kunci, termasuk Mendagri, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Menteri Komunikasi dan Digital, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan mendalam RUU ini guna memastikan keselarasan kepentingan strategis nasional.
Transformasi NIK Menjadi Identitas Tunggal dan Tata Kelola Interoperabilitas
Pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Single Identity Number atau identitas tunggal untuk mengintegrasikan layanan publik dan mengurangi beban identifikasi berulang bagi masyarakat. Namun, Tito menegaskan bahwa interoperabilitas tidak boleh hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem semata.
- Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, dan standar data yang baku.
- Perlu adanya tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan data yang ketat.
- Integrasi data tidak berarti penggabungan seluruh data sektoral ke satu basis data tanpa batas, melainkan tetap menghormati kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga.
Pembatasan Akses Data dan Penguatan Identitas Kependudukan Digital
Sebagai bentuk perlindungan data, Tito mengusulkan pembatasan akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi. Lembaga pengguna wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta dilarang keras untuk menyimpan atau memperjualbelikan data tersebut kepada pihak lain.
Di samping itu, pemerintah juga memperkuat posisi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang tidak sekadar dipandang sebagai aplikasi di perangkat elektronik, tetapi sebagai sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik. Tito menekankan bahwa kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota merupakan prasyarat utama bagi efektivitas penyelenggaraan administrasi kependudukan yang akuntabel dan berkeadilan di masa depan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kao Kim Hourn: Ketertarikan Strategis ASEAN terhadap Ekspansi Kerja Sama BRICS

Polisi Surabaya Digerebek Bersama Kades, Kasus Perzinaan Resmi Masuk Tahap Penyidikan

ICA-CEPA Resmi Berlaku 1 Desember 2026: RI Targetkan Lipatgandakan Nilai Perdagangan dengan Kanada
