LPSK Perketat Koordinasi Antardaerah untuk Penuhi Hak Korban Kekerasan
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara resmi mendesak penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan layanan komprehensif bagi korban tindak pidana.
- Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati , menegaskan bahwa pemenuhan hak korban tidak dapat dicapai melalui pendekatan tunggal, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai sektor.
- Fokus perhatian LPSK saat ini tertuju pada penanganan kasus YTR, korban dugaan penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan, dan kekerasan seksual di Kabupaten Bandung , Jawa Barat.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) secara resmi mendesak penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan layanan komprehensif bagi korban tindak pidana. Wakil Ketua LPSK, Sri Nurherwati, menegaskan bahwa pemenuhan hak korban tidak dapat dicapai melalui pendekatan tunggal, melainkan memerlukan sinergi dari berbagai sektor. Hal ini diungkapkannya saat menyampaikan keterangan di Jakarta, Senin, menekankan bahwa layanan medis, psikologis, keamanan, dan pendampingan hukum harus berjalan beriringan agar korban memperoleh hak-haknya secara menyeluruh.
Fokus perhatian LPSK saat ini tertuju pada penanganan kasus YTR, korban dugaan penganiayaan berat, perampasan kemerdekaan, dan kekerasan seksual di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kasus ini, LPSK mengorkestrasi koordinasi lintas lembaga, mulai dari RSUP Dr. Hasan Sadikin untuk penanganan medis, hingga Polda Jawa Barat untuk aspek penegakan hukum. Dukungan juga diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung yang mengawal proses hingga ke persidangan.
Kewajiban Anggaran dan Layanan Berdasarkan Undang-Undang
Nurherwati mengingatkan bahwa kolaborasi ini bukan hanya soal inisiatif, melainkan juga mengacu pada kewajiban hukum yang diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban. Ketentuan tersebut mengamanatkan dukungan pelindungan melalui kebijakan, program, alokasi anggaran, penyediaan layanan kesehatan, serta pemulihan psikologis oleh pemerintah pusat dan daerah. Dengan kerangka hukum ini, LPSK mendorong agar setiap pemda menjamin keberlanjutan layanan tersebut, khususnya saat korban masih menjalani proses hukum yang panjang.
Rekapitulasi Data Permohonan 2026 dan Implikasinya
Berdasarkan data terbaru LPSK sepanjang tahun 2026, lembaga ini telah menerima total 15.924 permohonan pelindungan dari seluruh wilayah Indonesia. Jawa Barat menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 3.098 permohonan, diikuti DKI Jakarta (2.599), Jawa Tengah (1.950), dan Jawa Timur (1.820). Di wilayah Jawa Barat saja, rincian perkara didominasi oleh tindak pidana pencucian uang yang mencapai 2.452 permohonan, disusul kekerasan seksual terhadap anak (213 permohonan), tindak pidana lainnya (233), perdagangan orang (52), dan penganiayaan berat (46). Angka-angka ini mengindikasikan urgensi penguatan koordinasi antarlembaga agar layanan dapat menjangkau korban sesuai karakteristik perkara.
LPSK berkomitmen terus mengawal pemenuhan hak korban, termasuk memastikan proses persidangan tetap memperhatikan keselamatan dan kondisi psikologis korban. Data kumulatif tersebut menjadi dasar bagi LPSK untuk terus mendorong optimalisasi sinergi pusat dan daerah demi keadilan yang menyeluruh bagi para korban kekerasan di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Bareskrim Ungkap Ada several Posko Lain di Kasus Makar Selain Cipete, Jakarta Selatan

AKR Corporindo Akuisisi 100% Saham Vivo Rp282 Miliar, Integrasi 47 SPBU ke Jaringan BP-AKR

Revolusi Nilai Tambah: Limbah Sawit Diproses Jadi Bahan Bakar Penerbangan dan Energi Nasional
