KSPI Sorot Dana Cadangan Pesangon di UU No. 27/2026 untuk Jamin Hak Pekerja di Tengah Risiko PHK
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (16/11/2026), yang menyoroti kegagalan implementasi aturan lama.
- Said Iqbal mengutip bahwa meskipun rumus besaran pesangon sudah terdefinisi secara jelas dalam regulasi sebelumnya, eksekusi di lapangan sering kali gagal.
- "Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menegaskan bahwa pembentukan dana cadangan pesangon dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan merupakan terobosan krusial untuk menjamin kepastian hak pekerja. Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, menyatakan mekanisme ini dirancang agar para karyawan tetap memperoleh kompensasi meskipun perusahaan menghadapi kondisi kesulitan keuangan, kepailitan, atau ketidakmampuan memenuhi kewajiban hukum.
Pernyataan tersebut disampaikan Said dalam konferensi pers daring di Jakarta, Senin (16/11/2026), yang menyoroti kegagalan implementasi aturan lama. Said Iqbal mengutip bahwa meskipun rumus besaran pesangon sudah terdefinisi secara jelas dalam regulasi sebelumnya, eksekusi di lapangan sering kali gagal. "Rumusnya sudah ada, skemanya sudah ada, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata tidak berjalan. Banyak perusahaan ketika melakukan PHK tidak membayar pesangon. Ada yang kabur, ada yang pailit, ada yang beralasan tidak punya uang lagi," ungkapnya.
Pemisahan Dana dari Kekayaan Perusahaan untuk Amankan Hak Pekerja
Meskipun formula pesangon berdasarkan masa kerja sudah lama diatur, masalah intinya terletak pada lemahnya penegakan kewajiban perusahaan. Untuk mengatasi celah ini, undang-undang baru mewajibkan perusahaan melakukan penyisihan dana pesangon yang secara ketat dipisahkan dari kas operasional bisnis. Dana ini akan disetorkan ke lembaga penyelenggara yang ditunjuk oleh pemerintah, memastikan dana tidak bisa dicairkan untuk kepentingan bisnis lain atau lenyap saat perusahaan bangkrut.
Perbedaan Mendasar antara Dana Cadangan Pesangon dan Jaminan Sosial
Said Iqbal secara tegas meluruskan kesalahpahaman umum dengan menegaskan bahwa dana cadangan pesangon ini bukan merupakan bagian dari program jaminan sosial, melainkan murni kewajiban finansial perusahaan. Ia mengaitkan mekanisme ini dengan standar akuntansi PSAK 24 mengenai imbalan kerja untuk menjamin transparansi pencatatannya.
- Bukan program jaminan sosial, melainkan kewajiban perusahaan.
- Dana dipisahkan secara ketat dari harta kekayaan perusahaan.
- Mengacu pada ketentuan akuntansi PSAK 24.
- Memungkinkan pekerja mengakses hak pesangon tanpa bergantung pada solvabilitas perusahaan saat PHK.
Dengan skema yang lebih ketat ini, diharapkan ketergantungan pekerja pada kondisi finansial perusahaan saat terjadinya PHK dapat diminimalkan, sehingga kepastian hukum dan hak ekonomi pekerja terjamin secara maksimal.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Waran di BEI, Rugikan Investor Rp6,97 Miliar

OJK dan LPS Genggam Juklak Pertukaran Data, Jaminan Polis Siap Berlaku Januari 2028

BULOG Perkuat Ketahanan Pangan di Bali Lewat Jalan Usaha Tani 1,2 KM untuk 500 Petani Tabanan
