Komisi VII DPR Dorong Standardisasi Nasional Berbasis Nilai Tambah Riil untuk UMKM
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Ia menyatakan bahwa standardisasi harus diukur berdasarkan besaran nilai dan manfaat nyata yang dihasilkan, bukan hanya dari kuantitas dokumen atau sertifikat yang diterbitkan.
- Pernyataan tajam ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin (22/6/2026).
- Ia menyoroti kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan fungsi Badan Standardisasi Nasional (BSN) .
Chusnunia, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia, menegaskan bahwa penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) harus melampaui sekadar prosedur administratif. Ia menyatakan bahwa standardisasi harus diukur berdasarkan besaran nilai dan manfaat nyata yang dihasilkan, bukan hanya dari kuantitas dokumen atau sertifikat yang diterbitkan.
Pernyataan tajam ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Gedung Parlemen, Jakarta, pada Senin (22/6/2026). Chusnunia menekankan bahwa keberhasilan standardisasi nasional tidak boleh hanya dilihat dari jumlah standar yang diterbitkan, melainkan harus berdampak nyata pada daya saing industri, percepatan inovasi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan masyarakat.
Fokus Penguatan BSN dan Perlindungan Konsumen
Legislator asal Lampung itu menjelaskan bahwa pembentukan Panja SNI bertujuan untuk mengawal proses standardisasi secara ketat, meningkatkan pengawasan mutu produk lokal, dan memperkuat daya saing industri nasional. Ia menyoroti kebutuhan mendesak untuk memaksimalkan fungsi Badan Standardisasi Nasional (BSN). Selama ini, BSN dinilai belum mendapatkan perhatian maksimal dari pemangku kepentingan, padahal lembaga tersebut memiliki peran krusial dalam melakukan pengukuran dan pengujian berbagai komoditas yang didistribusikan kepada masyarakat. Penguatan peran BSN dianggap vital untuk menjamin perlindungan konsumen secara maksimal serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam menerbitkan regulasi teknis.
Menjembatani Beban UMKM dan Daya Saing Pasar
Chusnunia mengakui bahwa penerapan SNI memiliki dua sisi yang harus dikelola dengan bijak: perlindungan masyarakat versus potensi beban bagi pelaku usaha kecil. Oleh karena itu, DPR mendorong pemerintah untuk mengakselerasi standardisasi produk lokal melalui program fasilitatif yang proaktif. Langkah strategis ini diharapkan dapat membantu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk "naik kelas" sehingga produk mereka mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, DPR mendukung berbagai inisiatif seperti fasilitas pembiayaan sertifikasi gratis dan program pendampingan intensif bagi UMKM. Dengan pendekatan ini, standardisasi tidak lagi dipandang sebagai rintangan regulatif, melainkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
