Kementerian PANRB Kaji Rancangan Struktur Organisasi URI, Targetkan Efisiensi dan Akuntabilitas
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa struktur kelembagaan yang baru benar-benar efektif, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan tugas serta fungsinya.
- Nanik Murwati , Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, menegaskan bahwa penataan organisasi bukan sekadar formalitas administratif.
- "Penataan organisasi dan tata kerja harus memastikan lembaga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Nanik dalam siaran pers yang dikutip pada Senin (16/11/2026).
Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) resmi memulai proses pengkajian mendalam terhadap rancangan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Lembaga Pengelola Universitas dan Pendidikan Kebangsaan Republik Indonesia (URI). Langkah strategis ini diambil untuk memastikan bahwa struktur kelembagaan yang baru benar-benar efektif, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan tugas serta fungsinya. Kajian tersebut menjadi respons langsung terhadap usulan resmi yang telah disampaikan oleh Gubernur URI dalam surat permohonan di bulan Oktober 2026, yang meminta agar struktur organisasi dapat dipertajam guna mendukung tujuan pendidikan kebangsaan.
Nanik Murwati, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, menegaskan bahwa penataan organisasi bukan sekadar formalitas administratif. "Penataan organisasi dan tata kerja harus memastikan lembaga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan akuntabel," ujar Nanik dalam siaran pers yang dikutip pada Senin (16/11/2026). Rapat pengkajian ini difokuskan pada kesesuaian antara rancangan kelembagaan dengan kebutuhan riil pelaksanaan tugas organisasi, sehingga tidak terdapat tumpang tindih atau inefisiensi birokrasi di masa depan.
Fokus pada Kesesuaian Struktur dengan Kebutuhan Operasional
Proses evaluasi yang sedang berjalan ini merupakan tindak lanjut konkret dari komunikasi kelembagaan antara URI dan kementerian teknis terkait. Nanik menjelaskan bahwa pembahasan teknis menyasar pada keselarasan penataan kelembagaan dengan agenda nasional, yaitu reformasi birokrasi. Hal ini krusial mengingat URI memiliki mandat khusus dalam pengelolaan pendidikan yang menyentuh aspek karakter dan kebangsaan, sehingga struktur pengelolaannya harus sangat ramping namun memiliki daya guna tinggi.
Penyelarasan dengan Arah Reformasi Birokrasi Nasional
Demi menjaga kualitas tata kelola, Kementerian PANRB memastikan bahwa setiap elemen struktur baru akan diselaraskan dengan arah reformasi birokrasi yang lebih luas. "Penataan ini harus selaras dengan arah reformasi birokrasi, sehingga organisasi yang terbentuk benar-benar tepat fungsi dan tepat ukuran," lanjut Nanik. Prinsip "tepat fungsi dan tepat ukuran" menjadi kunci utama agar URI tidak terjebak dalam pembengkakan birokrasi, melainkan menjadi lembaga yang lincah, responsif, dan mampu memberikan dampak nyata terhadap sistem pendidikan nasional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Asing Borong Rp546 Miliar, 10 Saham Ini Jadi Primadona di Tengah Penguatan IHSG

Ditlantas Polda Metro Jaya Buka Layanan SIM Keliling di Lima Titik Jakarta, Ini Syarat dan Tarifnya

8 Perusahaan Antre IPO di BEI, 2 Beraset Jumbo Tembus Rp250 Miliar
