Kementerian ATR/BPN Perluas Jangkauan Layanan Pertanahan Keliling ke 19 Kabupaten/Kota
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memperluas jangkauan layanan mobil keliling ATR/BPN Dekat ke 19 kabupaten/kota baru.
- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi , menegaskan bahwa kehadiran mobil layanan keliling ini dirancang untuk memecahkan permasalahan teknis aksesibilitas layanan publik.
- Strategi Pendekatan Langsung di 19 Wilayah Baru Sejak 14 November 2026 , layanan ATR/BPN Dekat resmi beroperasi di wilayah tambahan yang tersebar di luar Pulau Jawa dan Bali.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi memperluas jangkauan layanan mobil keliling ATR/BPN Dekat ke 19 kabupaten/kota baru. Ekspansi layanan ini merupakan kelanjutan dari inisiatif sebelumnya yang telah menjangkau 46 kantor pertanahan di berbagai wilayah, dengan tujuan utama mendekatkan akses informasi pertanahan langsung ke tengah masyarakat.
Langkah strategis ini memungkinkan warga di daerah yang sebelumnya kurang terlayani oleh kantor pertanahan pusat untuk berkonsultasi dan mendapatkan informasi awal terkait urusan tanah tanpa harus menempuh perjalanan jauh. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol ATR/BPN, Uunk Din Parunggi, menegaskan bahwa kehadiran mobil layanan keliling ini dirancang untuk memecahkan permasalahan teknis aksesibilitas layanan publik.
Strategi Pendekatan Langsung di 19 Wilayah Baru
Sejak 14 November 2026, layanan ATR/BPN Dekat resmi beroperasi di wilayah tambahan yang tersebar di luar Pulau Jawa dan Bali. Perluasan ini mencakup berbagai provinsi, antara lain:
- Provinsi Aceh: Kabupaten Aceh Barat Daya
- Provinsi Bengkulu: Kabupaten Rejang Lebong
- Provinsi Jambi: Kabupaten Muaro Jambi
- Provinsi Jawa Tengah: Kabupaten Jepara dan Kabupaten Semarang
- Provinsi Kalimantan Selatan: Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Balangan
- Provinsi Lampung: Kabupaten Lampung Selatan
- Provinsi Maluku Utara: Kota Ternate
- Provinsi Riau: Kota Dumai
- Provinsi Sulawesi Selatan: Kabupaten Takalar
Distribusi wilayah ini menunjukkan komitmen ATR/BPN untuk tidak lagi terfokus pada Pulau Jawa saja, melainkan menjangkau kebutuhan masyarakat di kawasan timur dan tengah Indonesia yang memiliki karakteristik geografis dan demografis berbeda.
Mempermudah Konsultasi Tanpa Menghadiri Kantor
Menurut Uunk Din Parunggi, kehadiran petugas di lokasi-lokasi strategis tersebut bertujuan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi awal atau berkonsultasi mengenai legalitas lahan, sertifikasi, dan prosedur pertanahan lainnya. Jika sebelumnya masyarakat harus mendatangi Kantor Pertanahan (Kantah) yang mungkin berjarak jauh dari domisili mereka, kini petugas ATR/BPN hadir langsung di lingkungan masyarakat melalui unit mobil keliling yang dilengkapi sarana prasarana layanan digital.
Keputusan ATR/BPN untuk memperluas layanan ini diharapkan dapat mengurangi antrean di kantor pertanahan utama dan meminimalkan potensi kesalahan administratif sejak tahap konsultasi awal. Dengan integrasi layanan daring dan luring melalui mobil keliling, pemerintah pusat mengincar efisiensi pelayanan publik agar hak-hak pertanahan warga dapat diproses dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel di seluruh pelosok negeri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Geger di Klaten: Rumah Warga Terancam oleh Sarang Ular Berbisa dan Piton

19.000 Pohon Tabebuya Wujudkan Estetika Surabaya: Antara Pesona Visual dan Tantangan Ekologis

Asing Kompak Lepas Saham Tambang, IHSG Tertekan 0,44% ke 5.320,98
