Kemenkum Blokir Akses FFI ke Sistem Hukum, Tunggu PSSI Tuntaskan KLB Futsal

- Pemblokiran ini bertujuan mengunci status data kepengurusan hingga adanya kejelasan hukum yang definitif dari induk organisasi sepak bola tersebut.
- Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi , mengonfirmasi bahwa pihak kementerian telah menerima permohonan resmi dari PSSI dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki.
- Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujar Andi dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026).
Kementerian Hukum (Kemenkum) Republik Indonesia resmi memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama Federasi Futsal Indonesia (FFI), yang kini menggunakan nama Asosiasi Futsal Indonesia, untuk mencegah perubahan data kepengurusan di tengah gejolak internal organisasi. Langkah administratif ini diambil melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) sebagai tindak lanjut langsung dari surat resmi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tertanggal 13 November 2026. Pemblokiran ini bertujuan mengunci status data kepengurusan hingga adanya kejelasan hukum yang definitif dari induk organisasi sepak bola tersebut.
Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, Andi Taletting Langi, mengonfirmasi bahwa pihak kementerian telah menerima permohonan resmi dari PSSI dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan yang dimiliki. "Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal Futsal," ujar Andi dalam keterangannya pada Senin (16/11/2026). Langkah ini merupakan mekanisme perlindungan hukum untuk memastikan tidak ada manipulasi data di level administratif negara selama kepengurusan masih dalam masa transisi atau perselisihan.
Pemblokiran Terbatas pada Aspek Administratif, Bukan Aktivitas Olahraga
Andi menjelaskan secara rinci bahwa pemblokiran akses ini memiliki cakupan yang sangat spesifik dan tidak berdampak negatif pada operasional harian cabang olahraga futsal. "Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," jelasnya. Dengan kata lain, kegiatan latihan, kompetisi, maupun pembinaan atlet tetap dapat berjalan normal sesuai arahan PSSI, sementara di sisi lain, pintu perubahan pengurus secara administratif di Ditjen AHU ditutup rapat untuk menghindari potensi konflik kepengurusan ganda.
Klausul Sementara dan Menanti Hasil Kongres Luar Biasa (KLB)
Menegaskan bahwa langkah ini bersifat sementara, Kemenkum menyatakan kesiapan mereka untuk membuka kembali akses administrasi begitu proses rekonsolidasi organisasi tuntas. "Setelah KLB dilaksanakan dan kami menerima surat resmi dari PSSI mengenai kepengurusan definitif hasil kongres, proses administrasi badan hukum dapat kembali ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku," kata Andi. Kemenkum juga memastikan bahwa tindakan ini bukan merupakan bentuk intervensi terhadap dinamika internal organisasi olahraga, melainkan murni penegakan administrasi badan hukum yang menghormati kewenangan penuh PSSI dalam menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mekanisme
- Pemblokiran sementara data SABH FFI.
- Tindak lanjut surat PSSI 13 November 2026.
- Pemulihan akses setelah KLB dan penetapan pengurus definitif.
BERITA TERKAIT (MotoGP)

Chivu Anggap Perbandingan dengan Mourinho Berlebihan: Saya Baru Mulai, Dia Legenda

Kandas di Ujung Musim: Yunani Gagal ke Perempatfinal UEFA Nations League Meski Poin Sama dengan Jerman dan Belanda

Ancelotti Tanggapi Santai Serangan Romario: Hak Demokrasi untuk Bebas Bicara
