Kemenkum Blokir Administrasi FFI, PSSI Tunggu KLB untuk Selesaikan Krisis Kepengurusan
Mantan jurnalis olahraga yang kini berfokus pada analisis taktik sepak bola lokal maupun Eropa.

- Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) , Kemenkum memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI, yang saat ini tercatat sebagai Asosiasi Futsal Indonesia.
- Kebijakan pemblokiran ini menandai eskalasi serius dalam dinamika tata kelola olahraga futsal di Indonesia.
- Dengan diblokirnya SABH, seluruh aktivitas modifikasi data legalitas organisasi, termasuk perubahan pengurus dan struktur manajemen, ditahan sementara.
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Hukum (Kemenkum) resmi membekukan sementara akses administrasi badan hukum Federasi Futsal Indonesia (FFI) guna mencegah perubahan data kepengurusan di tengah krisis internal organisasi. Melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), Kemenkum memblokir akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) atas nama FFI, yang saat ini tercatat sebagai Asosiasi Futsal Indonesia. Langkah tegas ini merupakan tindak lanjut langsung dari surat permohonan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) yang diterbitkan pada 13 November 2026, bertujuan menjaga integritas data organisasi selama proses penyelesaian sengketa kepengurusan belum tuntas.
Kebijakan pemblokiran ini menandai eskalasi serius dalam dinamika tata kelola olahraga futsal di Indonesia. Dengan diblokirnya SABH, seluruh aktivitas modifikasi data legalitas organisasi, termasuk perubahan pengurus dan struktur manajemen, ditahan sementara. Kemenkum menegaskan bahwa tindakan ini adalah prosedur standar untuk memastikan tidak ada manipulasi data yang dapat mengganggu proses hukum dan organisasi di masa mendatang.
Respons Resmi Kemenkum: Menjaga Ketertiban Administrasi, Bukan Intervensi Politik
Andi Taletting Langi, Direktur Badan Usaha Ditjen AHU Kemenkum, menjelaskan bahwa pemblokiran hanya menyentuh aspek administrasi badan hukum, dan sama sekali tidak menghentikan aktivitas olahraga futsal itu sendiri yang tetap berada di bawah naungan PSSI. "Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya... Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif," ujar Andi di Jakarta, Senin (16/11). Ia menegaskan bahwa Kemenkum tidak ikut campur urusan internal olahraga, melainkan menghormati kewenangan PSSI sebagai induk organisasi. "Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI... Tugas kami adalah memastikan administrasi badan hukum tetap tertib dan memiliki dasar yang jelas sesuai ketentuan yang berlaku," paparnya.
PSSI Siapkan KLB dan Penunjukan Pelaksana Tugas untuk Normalisasi
Untuk mempercepat resolusi, PSSI telah mengambil langkah strategis dengan menunjuk Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum FFI guna memastikan roda organisasi tetap berputar. Penunjukan ini juga menjadi bagian dari persiapan teknis menuju Kongres Luar Biasa (KLB), yang dianggap sebagai mekanisme tertinggi untuk menyelesaikan sengketa kepengurusan secara sah. Kemenkum menyatakan siap menindaklanjuti proses administrasi hanya setelah KLB digelar dan PSSI memberikan pemberitahuan resmi mengenai pengurus definitif. "Yang terpenting, persoalan administratif dan kepengurusan ini dapat segera diselesaikan agar perhatian seluruh pihak kembali tertuju pada pembinaan atlet, penyelenggaraan kompetisi, dan kemajuan prestasi futsal Indonesia," pungkas Andi.
BERITA TERKAIT (Olahraga)

Duel Saudara dan Big Match: 8 Wakil Indonesia Tarung di Hong Kong Open 2026

Menpora Malaysia Bantah Tuduhan Manipulasi Cabor SEA Games 2027

Dikecam Akibat 4 Kekalahan Beruntun, Pelatih Hillstate: Tak Ada Pemain Asing Asia Sehebat Megawati
