Jalan Keluar PHK: Perusahaan Wajib Sisihkan Dana Cadangan Pesangon Mulai 28 Oktober 2027
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Proteksi finansial bagi pekerja Indonesia akan memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menetapkan mekanisme Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan mengesampingkan dana khusus untuk hak pesangon sejak awal hubungan kerja terjalin.
- Pemerintah memberikan tenggat waktu satu tahun, yakni hingga 28 Oktober 2027 , bagi seluruh pelaku usaha untuk mulai mengalihkan dana tersebut ke lembaga pengelola negara.
Proteksi finansial bagi pekerja Indonesia akan memasuki era baru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menetapkan mekanisme Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan mengesampingkan dana khusus untuk hak pesangon sejak awal hubungan kerja terjalin. Kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat menerima hak mendasarnya secara penuh dan tepat waktu, tanpa perlu melalui proses sengketa yang berlarut-larut. Pemerintah memberikan tenggat waktu satu tahun, yakni hingga 28 Oktober 2027, bagi seluruh pelaku usaha untuk mulai mengalihkan dana tersebut ke lembaga pengelola negara.
Ketidakpastian finansial akibat PHK sering kali menjadi biang keladi ketimpangan antara hak pekerja dan realitas pembayaran. Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, menegaskan bahwa kehadiran DCP adalah lompatan signifikan dalam sejarah perlindungan ketenagakerjaan. "Kalau sudah ada dana cadangan pesangon ini dikelola oleh lembaga pemerintah, insya Allah tidak akan lagi terjadi pekerja ter-PHK yang tidak mendapatkan hak mendasarnya, yaitu pesangon," ujarnya dalam acara sosialisasi yang digelar pada 13 November 2026. Sistem ini mengubah paradigma dari sekadar kewajiban pembayaran saat kejadian, menjadi kewajiban akumulasi risiko sejak seorang karyawan dikontrak dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Mekanisme Akumulasi Sejak Awal Hubungan Kerja
Perbedaan mendasar dari aturan sebelumnya terletak pada titik awal kewajiban keuangan perusahaan. Mengacu pada Pasal 256 UU Nomor 27 Tahun 2026, pengusaha tidak lagi sekadar menanggung risiko saat PHK terjadi, melainkan wajib melakukan penyediaan dan pemupukan dana sejak terjadinya hubungan kerja. "Dari pertama seorang pekerja dikontrak bekerja sebagai PKWTT, pengusaha atau pemberi kerja sudah menghitung likuiditasnya jika yang bersangkutan ter-PHK, dan uang itu sudah dititipkan ke lembaga pemerintah yang ditunjuk," jelas Indah. Mekanisme ini memastikan adanya likuiditas yang tersedia saat PHK dilakukan, sehingga proses penyelesaian hak pekerja menjadi instan dan transparan. Ketentuan teknis mengenai besaran penyediaan, metode pemupukan, hingga prosedur pencairan akan dirumuskan lebih detail melalui Peraturan Pemerintah (PP) mendatang, memberikan ruang bagi sektor bisnis untuk beradaptasi dengan standar akuntansi baru ini.
Cakupan Kebijakan dan Kecualian bagi UMKM
Secara substansi, Pasal 253 undang-undang tersebut mewajibkan pengusaha mengalokasikan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK. Namun, regulasi ini tidak diterapkan secara seragam bagi seluruh sektor ekonomi. Untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha di skala mikro dan kecil, pemerintah memberikan pengecualian khusus. Pelaksana usaha mikro dan usaha kecil dikecualikan dari kewajiban menyediakan dana cadangan pesangon ini, mengingat kemampuan finansial mereka yang berbeda dengan korporasi besar. Dengan batas waktu transisi yang disepakati hingga Oktober 2027, perusahaan memiliki waktu satu tahun penuh untuk menyiapkan sistem administrasi, menghitung estimasi risiko, dan melakukan integrasi dengan lembaga pengelola yang akan ditunjuk pemerintah. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adil, di mana perlindungan sosial tidak hanya bersifat reaktif saat konflik terjadi, melainkan preventif melalui pengelolaan dana yang terstruktur dan aman.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Waran di BEI, Rugikan Investor Rp6,97 Miliar

OJK dan LPS Genggam Juklak Pertukaran Data, Jaminan Polis Siap Berlaku Januari 2028

BULOG Perkuat Ketahanan Pangan di Bali Lewat Jalan Usaha Tani 1,2 KM untuk 500 Petani Tabanan
