Indonesia Dorong Ekosistem Laut Jadi Pilar Aksi Iklim di COP31, Targetkan Rehabilitasi Mangrove 600 Ribu Hektare
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Ia menyatakan bahwa hasil dialog laut dan perubahan iklim harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar utama aksi iklim, khususnya pada aspek pendanaan dan adaptasi berbasis ekosistem laut.
- Dukungan Strategis untuk Peta Jalan Kelautan Global Dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim yang berlangsung Rabu (11/11), Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama.
- Pertama, penguatan hasil COP31 dengan menekankan bahwa laut perlu diposisikan sebagai solusi iklim.
Irwan Meilano, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, menegaskan pentingnya pengakuan global terhadap ekosistem laut sebagai bagian integral dari solusi perubahan iklim dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turkiye. Ia menyatakan bahwa hasil dialog laut dan perubahan iklim harus terintegrasi secara nyata ke dalam pilar-pilar utama aksi iklim, khususnya pada aspek pendanaan dan adaptasi berbasis ekosistem laut.
Dukungan Strategis untuk Peta Jalan Kelautan Global
Dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim yang berlangsung Rabu (11/11), Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama. Pertama, penguatan hasil COP31 dengan menekankan bahwa laut perlu diposisikan sebagai solusi iklim. Kedua, menjaga keberlanjutan kerja sama kelautan dalam kerangka Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Ketiga, mempercepat implementasi aksi iklim berbasis ekosistem laut. Irwan menilai ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki peran krusial dalam memperkuat ketahanan ekosistem, menjaga ketahanan pangan, serta menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Indonesia juga mendukung penyusunan peta jalan kelautan multiyears yang selaras dengan Perjanjian Paris, yang diharapkan dapat memperkuat kerja sama antarnegara tanpa membebani pelaporan birokrasi yang berlebihan.
Implementasi Karbon Biru dan Ketergantungan Pendanaan Internasional
Sebagai bukti komitmen nyata, Indonesia telah memasukkan ekosistem mangrove dan padang lamun ke dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target rehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektare. Pemerintah juga tengah memperkuat landasan regulasi untuk pengembangan pendanaan karbon biru, termasuk melalui peraturan menteri mengenai Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan. Namun, Irwan Meilano mengingatkan bahwa realisasi komitmen kelautan ini masih sangat bergantung pada dukungan internasional. Oleh karena itu, Indonesia mendorong perluasan akses terhadap beberapa instrumen dukungan, antara lain:
- Perluasan akses terhadap pendanaan berbasis hibah.
- Penguatan dukungan pengembangan proyek-proyek kelautan.
- Perbaikan sistem pelacakan (tracking) pendanaan kelautan secara global.
- Peningkatan kapasitas negara dalam mengembangkan potensi karbon biru menjadi aksi iklim di tingkat regional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

19.000 Pohon Tabebuya Wujudkan Estetika Surabaya: Antara Pesona Visual dan Tantangan Ekologis

Asing Kompak Lepas Saham Tambang, IHSG Tertekan 0,44% ke 5.320,98

OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Saham, Kerugian Investor Capai Rp6,97 Miliar
