DPR Gelar Rapat RDP RUU Penyadapan untuk Cegah Ilegalitas dan Lindungi Hak Privasi Warga
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Komisi III DPR RI resmi memulai rapat dengar pendapat (RDP) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri .
- Kehadiran Baintelkam menjadi sorotan mengingat peran krusial institusi tersebut dalam operasional intelijen negara yang beriringan dengan isu keamanan nasional dan hak asasi manusia.
- Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman , mengungkapkan bahwa urgensi pembahasan RUU ini dipicu oleh meningkatnya perhatian publik terhadap kasus penyadapan ilegal yang melibatkan kepala negara di masa lalu.
Komisi III DPR RI resmi memulai rapat dengar pendapat (RDP) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan dengan mengundang Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri. Rapat yang berlangsung di kompleks parlemen Jakarta pada Senin (16/11/2026) ini menandai langkah awal legislasi untuk menata kembali kerangka hukum penyadapan di Indonesia, yang dianggap telah lama mengalami kevacuman aturan teknis yang ketat. Kehadiran Baintelkam menjadi sorotan mengingat peran krusial institusi tersebut dalam operasional intelijen negara yang beriringan dengan isu keamanan nasional dan hak asasi manusia.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa urgensi pembahasan RUU ini dipicu oleh meningkatnya perhatian publik terhadap kasus penyadapan ilegal yang melibatkan kepala negara di masa lalu. Menurut Habiburokhman, peristiwa tersebut merupakan dinamika negatif dari sistem penyelenggaraan penyadapan yang saat ini belum memiliki landasan prosedural yang cukup rinci. Oleh sebab itu, Komisi III memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa setiap kegiatan penyadapan di masa depan memiliki regulasi yang jelas dan tidak lagi menjadi alat invasi negara terhadap masyarakat.
Fondasi Konstitusional dan Risiko Penyalahgunaan Kewenangan
Habiburokhman menegaskan bahwa penyadapan secara prinsip harus tetap berfokus pada kepentingan hukum dan keamanan sebagai alat pencegah serta pendeteksi kejahatan. Namun, kewenangan ini sangat sensitif karena berkaitan langsung dengan hak konstitusional warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya hak privasi. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa hak privasi adalah hak yang tidak dapat dikurangi atau non-derogable rights. Tanpa pengaturan syarat dan tata cara yang ketat, penyadapan berisiko tinggi disalahgunakan sebagai instrumen pelanggaran hak asasi manusia, sehingga diperlukan mekanisme khusus untuk mencegah hal tersebut.
Keseragaman Prosedur dan Tantangan Regulasi Saat Ini
Salah satu masalah utama yang diidentifikasi dalam rapat adalah fragmennya aturan penyadapan yang tersebar di berbagai undang-undang, seperti KUHAP, Undang-Undang KPK, Undang-Undang Intelijen, Undang-Undang Polri, dan undang-undang terkait lainnya. Kondisi ini menciptakan disparitas prosedur yang signifikan di lapangan. Untuk mengatasi ketidakefektifan regulasi tersebut, poin-poin berikut merangkum celah hukum yang tengah didiskusikan:
- Keseragaman prosedur izin: Beberapa undang-undang mensyaratkan izin pengadilan, sementara yang lain mengizinkan penyadapan langsung tanpa izin.
- Absennya batasan waktu: Belum adanya aturan baku mengenai jangka waktu maksimal pelaksanaan penyadapan.
- Ketiadaan mekanisme batasan konstitusional yang tegas untuk melindungi data dan informasi pribadi warga negara.
Untuk menutup celah tersebut, RUU Penyadapan ditargetkan untuk menyatukan seluruh mekanisme menjadi satu prosedur yang profesional dan akuntabel. Habiburokhman menekankan bahwa regulasi ini harus dirancang agar tidak diskriminatif dan mampu menjamin perlindungan hak asasi manusia di tengah kepentingan penegakan hukum. "Kita tidak ingin kasus penyadapan ilegal pada kepala negara dan tokoh-tokoh bangsa terulang kembali di masa yang akan datang," tegasnya. Komisi III berkomitmen memastikan bahwa keamanan negara dan hak warga negara tidak terancam oleh praktik di luar hukum, menjadikan RUU ini sebagai benteng hukum baru yang menyeimbangkan kepentingan intelijen negara dengan kepastian hukum hak-hak warga negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Rusdi Kirana: Pendidikan Bermoral Kunci Pengentasan Kemiskinan, Lion Group Jamin Karier 10 Lulusan Terbaik

Transformasi Pendidikan Dini: Tanoto Foundation Dorong Pengasuhan Responsif Lewat Data Kuantitatif

Pramono Anung Raih Penghargaan Detikcom Awards 2026 atas Kontribusi Konektivitas Transportasi
