Dorongan Eksekusi Konkret: Indonesia Diminta Hindari Peran Sekadar Pasar AI Korea Selatan
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Peringatan ini muncul seiring keprihatinan bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam posisi pasif sebagai sekadar pasar konsumsi teknologi asing tanpa kontribusi inovasi domestik.
- Sejumlah kesepakatan telah tercapai melalui kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan pada paruh pertama 2026.
- MoU pengembangan digital antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan menjadi fondasi utama.
Presiden Korean Institute of Information Security and Cryptology (KIISC), Howon Kim, mengingatkan bahwa kemitraan teknologi antara Indonesia dan Korea Selatan harus segera beranjak dari dokumen nota kesepahaman menuju implementasi nyata. Dalam workshop yang digelar Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) dan Korea Foundation pada 16 November 2026, Kim menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama kecerdasan buatan (AI) tidak bisa diukur hanya dari banyaknya kesepakatan yang ditandatangani, melainkan dari output program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Peringatan ini muncul seiring keprihatinan bahwa Indonesia berisiko terjebak dalam posisi pasif sebagai sekadar pasar konsumsi teknologi asing tanpa kontribusi inovasi domestik.
Sejumlah kesepakatan telah tercapai melalui kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Korea Selatan pada paruh pertama 2026. MoU pengembangan digital antara Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia dan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Korea Selatan menjadi fondasi utama. Kerangka kerja sama ini menjangkau berbagai sektor strategis:
- Pengembangan jaringan 5G dan peningkatan stabilitas infrastruktur telekomunikasi.
- Perindungan data serta pemanfaatan AI untuk kepentingan publik.
- Penerapan teknologi digital dan AI dalam sektor pendidikan, kesehatan, pangan, dan pertanian.
- Penggunaan bersama infrastruktur komputasi, penguatan literasi digital, dan pengembangan platform digital.
MoU sebagai Titik Awal, Bukan Hasil Akhir
Kim, yang juga menjabat profesor di Sungkyunkwan University, menilai bahwa kerangka kerja sama yang ada saat ini sudah sangat baik secara struktural. Namun, ia menyuarakan kritik tajam terhadap fenomena di mana banyaknya dokumen kerja sama belum tentu mencerminkan keberhasilan implementasinya di lapangan. Menurutnya, MoU hanyalah titik awal, bukan hasil akhir. Fokus utama ke depan adalah menjawab pertanyaan kritis: apa yang benar-benar akan dihasilkan dalam lima tahun ke depan dan siapa yang akan bertanggung jawab melaksanakannya. Tanpa eksekusi yang terukur, risiko Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi Korea Selatan semakin besar.
Transformasi Peran: Dari Konsumen Menuju Pencipta Inovasi
Ancaman utama bagi Indonesia adalah ketergantungan pada infrastruktur digital asing tanpa pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Oleh karena itu, kerja sama ini harus diarahkan untuk mendongkrak posisi Indonesia dari sekadar 'pasar teknologi' menjadi entitas yang mampu menciptakan inovasi mandiri. Hal ini menuntut sinergi antara penguatan literasi digital, transfer pengetahuan teknis, dan kolaborasi riset yang berkelanjutan. Dengan memastikan adanya proyek konkret yang membawa manfaat sosial dan ekonomi, Indonesia dapat memastikan bahwa investasi dalam ekosistem AI tidak hanya menguntungkan pihak teknologi, tetapi juga membangun kedaulatan digital negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

BPBD Jember Minta Warga Waspada Cuaca Ekstrem Masa Pancaroba

Bupati Halikinnor Resmikan Puskesmas Gunung Makmur, Layani 8.000 Warga Kotim

Sultan HB X Perketat Arsitektur Ketahanan Ekonomi DIY Antisipasi Lonjakan Inflasi Akhir Tahun
