Dominasi Sengketa Perbankan di Sumut: OJK Catat 1.414 Aduan Konsumen hingga Oktober 2026
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa sektor perbankan menjadi sumber keluhan konsumen terbesar hingga Oktober 2026.
- Yovvi Sukandar , Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumut, mengungkapkan bahwa total pengaduan yang diterima dari perbankan mencapai angka 1.414 aduan .
- Perincian data pengaduan menunjukkan hierarki yang jelas di antara berbagai entitas jasa keuangan.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara mencatat bahwa sektor perbankan menjadi sumber keluhan konsumen terbesar hingga Oktober 2026. Yovvi Sukandar, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Provinsi Sumut, mengungkapkan bahwa total pengaduan yang diterima dari perbankan mencapai angka 1.414 aduan. Data ini dipublikasikan di Medan pada Senin (16/11/2026), menegaskan bahwa tantangan dalam pelayanan dan ketegasan aturan di industri perbankan masih menjadi sorotan utama perlindungan konsumen di wilayah tersebut.
Perincian data pengaduan menunjukkan hierarki yang jelas di antara berbagai entitas jasa keuangan. Selain perbankan, sektor teknologi finansial atau fintech menjadi peraih pengaduan terbanyak kedua dengan total 1.191 aduan. Di bawahnya, perusahaan pembiayaan mencatat 639 pengaduan, disusul oleh segmen asuransi yang terbagi menjadi asuransi jiwa dengan 215 aduan dan asuransi umum dengan 29 aduan.
Perilaku Penagihan Jadi Masalah Utama
Meskipun perbankan mendominasi dari sisi jumlah laporan, akar permasalahan atau jenis pengaduan memiliki karakteristik yang berbeda. Yovvi Sukandar menjelaskan bahwa 774 pengaduan berasal dari perilaku petugas penagihan. Angka ini jauh melampaui isu lainnya, mengindikasikan bahwa standar etik dan prosedur dalam menagih kredit merupakan titik panas konflik antara lembaga keuangan dan debitur. Permasalahan tersebut diikuti oleh keluhan terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 486 pengaduan serta permintaan pembukaan rekening yang tercatat sebanyak 411 pengaduan. "Hal tersebut menunjukkan bahwa isu penagihan dan layanan informasi debitur masih menjadi perhatian utama masyarakat," tegas Yovvi, menekankan kebutuhan akan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik lapangan.
Evaluasi Rutin demi Penguatan Kepercayaan Publik
Untuk menangani lonjakan laporan ini, OJK Sumatera Utara mengaktifkan peran Aplikasi Portal Pelindungan Konsumen (APPK) sebagai kanal utama penyelesaian sengketa maupun pelanggaran. OJK Sumut tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga secara rutin melakukan evaluasi bersama para pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) di wilayah tersebut. Langkah strategis ini difokuskan untuk mendesak peningkatan kualitas penanganan pengaduan secara fundamental. Dengan pendekatan kolaboratif ini, otoritas berharap dapat memperkuat kembali kepercayaan publik terhadap lembaga jasa keuangan, sekaligus memastikan tercapainya sistem keuangan yang inklusif, adil, dan bertanggung jawab bagi masyarakat Sumatera Utara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
