Bulog Sulteng Tegas: Mitra RPK Jual MinyaKita di Atas HET Siap Dicoret dari Daftar Hitam
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Dampak Sanksi dan Daftar Hitam Sanksi yang diterapkan Bulog tidak hanya bersifat sementara, melainkan bersifat final dan permanen bagi pelanggar.
- Mitra yang terbukti melanggar ketentuan harga akan dihentikan penyalurannya serta kehilangan akses untuk kembali memperoleh alokasi stok, baik untuk beras SPHP maupun MinyaKita.
- Hingga saat ini, tercatat telah 10 mitra yang resmi masuk dalam daftar hitam akibat melakukan pelanggaran serupa.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Perum Bulog mengambil langkah tegas dengan mengancam sanksi berat bagi mitra Rumah Pangan Kita (RPK) yang didapati menjual bahan pangan subsidi di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Tindakan ini merupakan respons langsung atas keluhan masyarakat terkait dugaan manipulasi harga di tingkat ritel, yang menurut Jusri Pakke, Pimpinan Wilayah Bulog Sulawesi Tengah, dapat berujung pada pencabutan status mitra dan pemasukan ke daftar hitam secara permanen.
"Jika terbukti menjual beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun MinyaKita di atas HET, sanksinya berupa pemberhentian sebagai mitra dan dimasukkan dalam daftar hitam RPK," tegas Jusri Pakke usai melakukan pemantauan penyaluran beras SPHP dan MinyaKita di sejumlah mitra RPK di Kota Palu, Senin. Penindakan ini dilakukan untuk menjaga integritas program pangan nasional agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bukan justru menjadi ladang keuntungan bagi oknum tertentu yang mengabaikan ketentuan harga resmi.
Dampak Sanksi dan Daftar Hitam
Sanksi yang diterapkan Bulog tidak hanya bersifat sementara, melainkan bersifat final dan permanen bagi pelanggar. Mitra yang terbukti melanggar ketentuan harga akan dihentikan penyalurannya serta kehilangan akses untuk kembali memperoleh alokasi stok, baik untuk beras SPHP maupun MinyaKita. Hingga saat ini, tercatat telah 10 mitra yang resmi masuk dalam daftar hitam akibat melakukan pelanggaran serupa. "Mitra yang terbukti menjual produk di atas HET tidak hanya dihentikan sementara, tetapi juga tidak akan memperoleh alokasi stok kembali," ujar Jusri, menegaskan bahwa mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan efek jera dan menjaga kualitas layanan pangan di Sulawesi Tengah.
Menjaga Integritas Harga MinyaKita
Untuk memastikan transparansi dan memudahkan pengawasan, Bulog menyediakan kanal pengaduan terbuka bagi masyarakat. "Silakan hubungi kami di nomor kontak 082344488862 jika menemukan penjualan bahan pangan di atas HET," imbau Jusri. Ia memberikan contoh konkret pelanggaran yang menjadi target prioritas, yaitu penjualan MinyaKita dengan harga mencapai Rp20.000 per liter, padahal harga resmi yang ditetapkan pemerintah saat ini adalah Rp15.700 per liter (bukan Rp16.000 per liter seperti yang sering disalahkaprahkan). "Kalau ada bukti langsung kami blacklist, apalagi kalau sudah ada yang jual MinyaKita sampai Rp20.000 per liter, sudah pasti kami hentikan," tutupnya. Strategi Bulog ke depan juga berfokus pada perluasan jumlah mitra RPK untuk menciptakan persaingan sehat antarpedagang, yang diharapkan dapat menekan fluktuasi harga dan memastikan ketersediaan stok pangan yang memadai di pasar tradisional.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
