Beijing Resmi Larang Kepemilikan Drone, Ancaman Keamanan Udara Ibu Kota Jadi Alasan Utama

Pemerintah Beijing, China, secara resmi mengimplementasikan larangan total kepemilikan pesawat nirawak atau drone mulai Minggu (15/11/2026). Kebijakan tegas ini diberlakukan untuk meningkatkan tingkat keamanan di ibu kota negara, yang merupakan pusat pemerintahan dan markas besar Partai Komunis China (PKC). Larangan ini mencakup seluruh wilayah administratif Beijing, membentang dari kawasan perkotaan hingga pedesaan di area seluas 16.400 kilometer persegi, atau hampir setara dengan setengah luas Belgia.

Menurut laporan AFP, aturan ini telah diumumkan sebelumnya pada bulan September. Otoritas setempat tidak hanya melarang masyarakat memiliki dan menyimpan perangkat unmanned aerial vehicles (UAV), tetapi juga secara ketat membatasi pengangkutan drone maupun komponen-komponennya masuk ke wilayah Beijing. Pemilik drone yang masih memiliki perangkat saat aturan berlaku diinstruksikan untuk melepaskan kepemilikannya sebelum tanggal efektif. Mereka diberikan opsi untuk menjual kembali perangkat melalui mekanisme buy-back yang disetujui pemerintah, menjual melalui platform daring, atau memindahkan perangkat tersebut ke luar yurisdiksi Beijing yang tidak menerapkan larangan serupa.

Akibat Insiden Pesawat Tabrak Gedung Pencakar Langit

Keputusan drastis ini muncul sebagai respons langsung terhadap kekhawatiran keselamatan wilayah udara yang meningkat tajam pada Juni 2026. Insiden serius terjadi ketika sebuah pesawat kecil menabrak gedung pencakar langit tertinggi di Beijing, menewaskan pilot dan melukai 13 orang lainnya. Kecelakaan tersebut memicu evaluasi ketat terhadap lalu lintas udara di kawasan strategis ibu kota. Sebelum melarang kepemilikan secara total, pemerintah Beijing sebenarnya telah memberlakukan larangan penjualan drone sejak Mei 2026. Dalam aturan transisi sebelumnya, masyarakat yang sudah memiliki drone masih diizinkan menyimpan perangkat, asalkan melakukan registrasi kepada pihak berwenang.

Implikasi Hukum dan Pengecualian Strategis

Terhitung sejak 15 November 2026, siapa pun yang kedapatan memiliki drone di wilayah Beijing menghadapi konsekuensi hukum berupa denda finansial dan penyitaan perangkat. Meskipun larangan bersifat komprehensif, otoritas keamanan tetap memberikan ruang pengecualian untuk penerbangan drone yang ditujukan untuk kepentingan negara, termasuk kegiatan kontraterorisme, penegakan hukum, penanganan keadaan darurat, pertanian, serta penelitian ilmiah. Kebijakan ini juga mencerminkan respons pemerintah terhadap lonjakan popularitas drone di China dalam beberapa tahun terakhir, di mana perangkat tersebut semakin banyak digunakan oleh masyarakat umum untuk keperluan fotografi dan videografi udara. Sanksi yang diterapkan menegaskan komitmen Beijing dalam memprioritaskan keamanan infrastruktur vital di atas kebebasan penggunaan teknologi sipil.