Bareskrim Polri Bongkar Aliran Dana Cuci Uang dari Penyelewengan 3.532 KL BBM Subsidi, Negara Rugi Rp67,9 Miliar
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Bareskrim Polri resmi mengembangkan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Langkah strategis ini bertujuan untuk menelusuri aliran dana gelap, mengidentifikasi pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta menyita aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut.
- Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan modus operandi rumit yang melibatkan perpindahan BBM dari truk tangki ke kapal di perairan Makassar.
Bareskrim Polri resmi mengembangkan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sulawesi Selatan ke ranah Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah strategis ini bertujuan untuk menelusuri aliran dana gelap, mengidentifikasi pihak-pihak yang menikmati hasil kejahatan, serta menyita aset yang diduga berasal dari praktik ilegal tersebut. Kasus ini mencuat setelah penyidik menemukan modus operandi rumit yang melibatkan perpindahan BBM dari truk tangki ke kapal di perairan Makassar.
Kombes Pol. Suhasto, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, menjelaskan bahwa kasus ini bermula dari penanganan awal oleh Ditreskrimsus Polda Sulawesi Selatan berdasarkan laporan polisi tertanggal 26 Februari 2026. Laporan tersebut menyangkut dugaan pelanggaran Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dalam proses penyidikan hingga saat ini, penyidik telah memeriksa 43 orang saksi, satu ahli dari BPH Migas, serta menetapkan tujuh orang tersangka yang diduga terlibat dalam rantai distribusi ilegal tersebut.
Modus Ship-to-Ship dan Volume Penyimpangan 3.532 Kiloliter
Berdasarkan hasil investigasi lapangan, pelaku melakukan penyalahgunaan BBM jenis Biosolar melalui mekanisme pemindahan barang dari sejumlah truk tangki ke kapal SPOB Sania dan SPOB Sukses Rahayu 999. Selanjutnya, BBM tersebut dipindahkan kembali menggunakan mekanisme ship-to-ship ke kapal tanker MT Bakti 1 di perairan Makassar. Aktivitas ilegal ini diduga telah berlangsung sejak Oktober 2025 hingga Februari 2026, dengan total volume pemindahan mencapai sekitar 3.532 kilo liter (kl) BBM bersubsidi. Rangkaian operasi haram ini diperkirakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara yang signifikan, mencapai Rp67.904.375.000 (Rp67,9 miliar).
Penyitaan Aset dan Pengembangan Perkara ke Pencucian Uang
Untuk memblokir aliran dana hasil kejahatan, penyidik telah menyita berbagai barang bukti strategis, termasuk dua unit kapal SPOB, tujuh unit truk pengangkut BBM, dua unit mesin pompa beserta selang sepanjang kurang lebih 500 meter, satu unit kapal tanker MT Bakti 1, serta sekitar 120 KL BBM jenis Biosolar dan dokumen transaksi terkait. Secara prosedural, berkas perkara pidana asal telah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan melalui surat tertanggal 12 November 2026. Saat ini, penyidikan telah dikembangkan ke dugaan TPPU berdasarkan laporan polisi tertanggal 20 Oktober 2026 yang merujuk pada Pasal 607 KUHP, dengan fokus utama menelusuri jejak keuangan para tersangka untuk memulihkan kerugian negara.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Dasco Sindir Andi Gani: Tak Jadi Target Penyadapan karena Kebiasaan Bangun Siang

Polisi Bongkar Sindikat Curanmor yang Ubah Parkiran Mal Season City Jadi Gudang Motor Curian

Pochettino Tancap Gas di Carrington: Bawa Lima Staf Kepercayaan, Hadapi Ujian Berat di Anfield
