Abdul Muhaimin Iskandar: Rekonstruksi Kepemilikan Bersama Jadi Kunci Revitalisasi Koperasi Pesantren
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Abdul Muhaimin Iskandar , Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menegaskan bahwa vitalisasi koperasi pesantren tidak dapat dicapai sekadar dengan legalitas administratif.
- Untuk mengilustrasikan efektivitas mekanisme ini, ia merujuk pada keberhasilan program PNM Mekaar , yang telah memberdayakan sekitar 13,5 juta perempuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif.
- Ia menyerukan para pengasuh pesantren dan pengelola koperasi untuk membangun kesadaran baru bahwa koperasi memiliki struktur fundamental yang berbeda dengan korporasi atau perusahaan biasa.
Abdul Muhaimin Iskandar, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, menegaskan bahwa vitalisasi koperasi pesantren tidak dapat dicapai sekadar dengan legalitas administratif. Di sela kegiatan Santripreneur Berdaya di Pesantren Entrepreneur API Tegalrejo, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Senin (16/11/2026), ia menekankan bahwa fondasi utama untuk menghidupkan lembaga ekonomi berbasis pesantren terletak pada penguatan ownership atau kepemilikan bersama yang luas dan terintegrasi melalui semangat tanggung renteng.
Kepala Kemenko PM ini menjelaskan bahwa kegagalan banyak koperasi di masa lalu disebabkan oleh ketidakjelasan struktur kepemilikan yang terpusat pada satu atau dua individu, sehingga beban tanggung jawab menjadi timpang. Untuk mengilustrasikan efektivitas mekanisme ini, ia merujuk pada keberhasilan program PNM Mekaar, yang telah memberdayakan sekitar 13,5 juta perempuan dalam menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Menurutnya, keberlangsungan program tersebut terbukti ditopang oleh mekanisme kolektif yang memastikan seluruh anggota memiliki keterlibatan aktif dan rasa memiliki yang kuat terhadap usaha bersama, sebuah prinsip yang harus diadopsi secara ketat oleh koperasi pesantren.
Rekonstruksi Kelembagaan Sejak Fase Pembentukan
Muhaimin Iskandar mengingatkan bahwa penguatan koperasi harus dilakukan secara preventif sejak fase pembentukan kelembagaan, bukan baru diintervensi ketika akses pembiayaan sudah diberikan. Ia menyerukan para pengasuh pesantren dan pengelola koperasi untuk membangun kesadaran baru bahwa koperasi memiliki struktur fundamental yang berbeda dengan korporasi atau perusahaan biasa. Dalam model perusahaan, konsentrasi kepemilikan dan pengambilan keputusan sering kali berada di tangan segelintir pemegang saham, sementara dalam koperasi, semakin luas partisipasi dan tanggung jawab anggota dalam pengelolaan, semakin kokoh fondasi organisasi tersebut. Kesadaran kolektif ini menjadi prasyarat mutlak agar koperasi tidak sekadar menjadi badan hukum, tetapi benar-benar menjadi entitas ekonomi yang hidup.
Kesiapan Ekosistem Jelang Kebijakan 2027-2028
Menghadapi perubahan kebijakan pembiayaan dan pemberdayaan ekonomi yang diarahkan pemerintah pada tahun 2027, Menko PM menyatakan bahwa perluasan akses modal bagi koperasi dan UMKM harus diiringi dengan kesiapan ekosistem usaha yang matang. Ia memberikan peringatan keras bahwa tanpa dukungan ekosistem yang solid di tingkat akar rumput, distribusi kredit hanya akan berujung pada peningkatan angka kredit macet, sebuah skenario yang tidak boleh terjadi pada periode 2027โ2028. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi strategis dengan sektor swasta agar koperasi pesantren, UMKM, dan pelaku usaha alumni dapat memperoleh tidak hanya akses pembiayaan, tetapi juga pendampingan, transfer teknologi, dan akses pasar yang berkelanjutan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Rusdi Kirana: Pendidikan Bermoral Kunci Pengentasan Kemiskinan, Lion Group Jamin Karier 10 Lulusan Terbaik

Transformasi Pendidikan Dini: Tanoto Foundation Dorong Pengasuhan Responsif Lewat Data Kuantitatif

Pramono Anung Raih Penghargaan Detikcom Awards 2026 atas Kontribusi Konektivitas Transportasi
