Pernyataan Bersama 18 Negara Arab dan Islam: Serangan Israel ke Rumah Sakit Gaza Langgar Hukum Humaniter

Delapan belas negara Arab dan Islam yang terdiri dari Mesir, Qatar, Sudan, Libya, Palestina, Djibouti, Somalia, Oman, Arab Saudi, Mauritania, Yordania, Uni Emirat Arab, Turkiye, Pakistan, Indonesia, Aljazair, Kuwait, dan Lebanon secara tegas mengecam serangan militer Israel yang menargetkan fasilitas rumah sakit di Jalur Gaza. Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Kamis (12/11), para menteri luar negeri dari negara-negara tersebut menyuarakan keprihatinan mendalam atas eskalasi kekerasan yang mengancam nyawa warga sipil dan infrastruktur kesehatan, sekaligus menyerukan penghormatan penuh terhadap norma-norma hukum internasional yang berlaku di zona konflik.

Pernyataan tersebut menekankan bahwa tindakan penyerangan terhadap rumah sakit merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. Norma ini secara eksplisit menjamin perlindungan khusus bagi fasilitas medis dan tenaga kesehatan, menjadikannya sebagai wilayah yang harus dikecualikan dari operasi militer. Dengan menyebut tindakan ini sebagai bentuk perlanggaran hukum, koalisi 18 negara ini mempertegas posisi hukum mereka yang menolak segala bentuk agresi yang menyalahi prinsip dasar perlindungan sipil dalam konflik bersenjata.

Imbauan untuk Jaga Stabilitas dan Gencatan Senjata

Lebih jauh dari sekadar kecaman, para menteri luar negeri tersebut turut mengecam serangan Israel yang terus berlanjut terhadap warga sipil Palestina, khususnya mereka yang berstatus pengungsi. Pernyataan bersama ini memperingatkan bahwa pola serangan semacam itu tidak hanya berisiko merenggut nyawa korban tak bersalah, tetapi juga secara sistematis merongrong komitmen gencatan senjata serta upaya diplomasi yang sedang giat dilakukan untuk memulihkan stabilitas di Gaza. Stabilitas yang terancam ini dinilai menjadi hambatan utama bagi terciptanya perdamaian jangka panjang di kawasan Levant.

Demand Desakan Penuh untuk Kepatuhan Gencatan Senjata

Sebagai langkah konkret, koalisi ini mendesak Israel untuk sepenuhnya mematuhi ketentuan gencatan senjata yang telah disepakati sebelumnya. Tekanan diplomatik ini juga mencakup kewajiban untuk melindungi warga sipil secara aktif serta memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza berjalan secara memadai dan tanpa hambatan. Blokade atau penghalangan bantuan dianggap sebagai bentuk pelanggaran tambahan yang memperparah krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Melalui pernyataan ini, 18 negara, termasuk Indonesia, menunjukkan soliditas diplomatik mereka dalam menegakkan keadilan internasional dan mendesak de-eskalasi kekerasan secara total di wilayah Palestina.