Pemkab Sigi Instruksikan Sinkronisasi Data Lintas Sektor untuk Tekan 13.103 Keluarga Berisiko Stunting
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Instruksi ini dikeluarkan langsung oleh Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi , yang menegaskan pentingnya validitas data sebagai fondasi utama dalam memastikan intervensi gizi tepat sasaran.
- Menurut Samuel, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari penyerapan anggaran atau capaian administratif semata.
- "Jangan sampai secara administratif kategori penilaian kita sudah baik dan anggaran sudah terserap besar, tapi angka stunting di lapangan justru tidak turun secara signifikan.
Pemerintah Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, mengambil langkah strategis dengan menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga kepala desa untuk memperkuat basis data kependudukan guna menangani 13.103 Keluarga Risiko Stunting (KRS). Instruksi ini dikeluarkan langsung oleh Wakil Bupati Sigi, Samuel Yansen Pongi, yang menegaskan pentingnya validitas data sebagai fondasi utama dalam memastikan intervensi gizi tepat sasaran. Samuel menekankan bahwa setiap OPD terkait wajib mengonfirmasi alokasi anggaran khusus stunting agar besaran anggaran tersebut berbanding lurus dengan jumlah sasaran riil di lapangan, sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan berdampak nyata pada penurunan angka stunting.
Menurut Samuel, keberhasilan program tidak boleh hanya diukur dari penyerapan anggaran atau capaian administratif semata. "Jangan sampai secara administratif kategori penilaian kita sudah baik dan anggaran sudah terserap besar, tapi angka stunting di lapangan justru tidak turun secara signifikan. Ini harus berbanding lurus," tegasnya dalam rapat koordinasi pencegahan dan percepatan penurunan kasus stunting yang dipimpinnya. Oleh karena itu, ia menyoroti krusialnya sinkronisasi data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida). Sinkronisasi lintas sektoral ini menjadi kunci utama dalam memetakan masalah dan mengukur keberhasilan program secara komprehensif, bukan sekadar formalitas pelaporan.
Distribusi KRS di 16 Kecamatan Sigi
Berdasarkan pemetaan terkini, 13.103 keluarga berisiko stunting tersebar di 16 kecamatan di Kabupaten Sigi. Tiga wilayah tercatat memiliki jumlah KRS tertinggi, yang menjadi prioritas utama dalam percepatan intervensi:
- Kecamatan Sigi Biromaru dengan 2.377 keluarga
- Kecamatan Dolo Selatan dengan 1.501 keluarga
- Kecamatan Palolo dengan 1.221 keluarga
Strategi Jemput Bola dan Penurunan Signifikan Angka Stunting
Untuk menjangkau kelompok masyarakat yang belum terdata atau sulit mengakses fasilitas kesehatan, Samuel menginstruksikan penerapan skema "jemput bola" oleh kader kesehatan bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan desa. Petugas kesehatan diarahkan untuk membuka layanan pemeriksaan gratis di titik-titik keramaian, seperti di depan masjid usai ibadah atau di gereja pada hari Minggu. "Jika warga ditunggu tidak datang ke fasilitas kesehatan, maka kita yang jemput bola. Dengan data yang valid dan kerja kolaboratif dari tingkat kabupaten hingga desa, maka kasus stunting di Sigi bisa ditekan," ujar Samuel. Strategi proaktif ini terbukti memberikan dampak positif pada tren epidemiologis; data Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi menunjukkan angka stunting telah menurun tajam dari 33 persen menjadi 11,55 persen pada tahun 2025. Pencapaian ini membuktikan bahwa integrasi data yang akurat dengan pendekatan lapangan yang masif dan kolaboratif adalah resep keberhasilan dalam mengatasi persoalan kesehatan anak di Sigi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

19.000 Pohon Tabebuya Wujudkan Estetika Surabaya: Antara Pesona Visual dan Tantangan Ekologis

Asing Kompak Lepas Saham Tambang, IHSG Tertekan 0,44% ke 5.320,98

OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Saham, Kerugian Investor Capai Rp6,97 Miliar
