KKP Tekankan Peran Strategis Laut sebagai Solusi Iklim Utama di Sidang COP31 Antalya

Indonesia resmi membawa agenda kelautan ke panggung diplomasi iklim tertinggi dunia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Dalam forum Dialog Laut dan Perubahan Iklim pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, pemerintah secara tegas mendorong pengakuan internasional agar ekosistem laut ditempatkan sebagai bagian integral dari solusi perubahan iklim global. Langkah strategis ini bukan sekadar diplomasi, melainkan penguatan komitmen nasional untuk mengembangkan ekonomi biru yang mengintegrasikan pengelolaan sumber daya kelautan secara berkelanjutan dengan upaya mitigasi krisis iklim.

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan, menegaskan bahwa perlindungan ekosistem laut adalah investasi jangka panjang bagi ketahanan iklim dan kesejahteraan pesisir. "Laut harus menjadi bagian penting dari solusi perubahan iklim global. Indonesia memiliki potensi besar pada mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang harus kita jaga dan pulihkan," ujar Trenggono pada Minggu (15/11). Ia menambahkan bahwa pendekatan ekonomi biru memastikan pengelolaan laut tetap memberikan manfaat nyata bagi generasi mendatang tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Prioritas Utama dan Integrasi Kebijakan UNFCCC

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Irwan Meilano, yang mewakili Menteri di COP31, menekankan bahwa laut tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai objek terdampak, melainkan subjek solutif. Indonesia menyampaikan tiga prioritas utama dalam forum tersebut untuk mengawal keputusan akhir sidang:

• Penguatan hasil COP31 agar laut secara eksplisit diakui dalam dokumen final;
• Keberlanjutan proses kerja sama kelautan dalam kerangka UNFCCC (Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim PBB);
• Percepatan implementasi aksi iklim yang berbasis pada ekosistem laut.

Irwan menegaskan bahwa pesan utama dialog tahun ini harus terintegrasi nyata ke dalam pilar aksi iklim, khususnya terkait pendanaan dan adaptasi. Ia menekankan pentingnya keberlanjutan Mandat Glasgow yang telah membentuk ruang dialog khusus untuk laut. Oleh karena itu, Indonesia mendukung penyusunan peta jalan kelautan multi-years yang selaras dengan Perjanjian Paris.

Ekosistem Laut sebagai Infrastruktur Alami Strategis

Dari perspektif teknis dan ekologis, Indonesia memposisikan mangrove, padang lamun, dan terumbu karang sebagai infrastruktur alami krusial. Ketiga ekosistem ini tidak hanya berfungsi menyerap karbon (mitigasi), tetapi juga berperan vital dalam menjaga ketahanan pangan dan menopang mata pencaharian masyarakat pesisir. Dengan demikian, konservasi laut menjadi solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang memiliki potensi besar dalam mendukung adaptasi perubahan iklim di tingkat regional maupun global. Penegasan ini menandai pergeseran paradigma dari sekadar konservasi pasif menjadi instrumen aktif dalam arsitektur kebijakan iklim internasional.