Ketum FFI Michael Sianipar Buka-Bukaan Soal Audit Dana Non-APBN oleh PSSI

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia (FFI), Michael Victor Sianipar, merespons positif inisiatif PSSI untuk melakukan audit terhadap keuangan futsal Indonesia. Langkah ini diambil oleh Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal PSSI, yang berencana menelusuri penggunaan dana non-APBN di FFI guna mengungkap kejanggalan terkait tunggakan subsidi klub dan absennya insentif bagi Asosiasi Futsal Provinsi (AFP). Bagi Sianipar, transparansi keuangan adalah fondasi utama dalam tata kelola organisasi olahraga modern.

"Saya pikir yang disampaikan Pak Yunus Nusi adalah hal yang baik," ujar Sianipar dalam keterangan tertulisnya. Ia bahkan mendorong agar audit tidak hanya berfokus pada periode terkini, tetapi juga menjangkau sejarah pendanaan sejak FFI berdiri. "Kalau perlu, diaudit juga dana non-APBN di FFI sejak FFI berdiri. 10 tahun pertama FFI berjalan tanpa dukungan APBN, jadi memang hanya ada non-APBN," jelasnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa selama satu dekade terakhir, kelangsungan liga dan federasi sangat bergantung pada kontribusi sektor swasta.

Peran Krusial Pendanaan Swasta dalam Era Awal

Michael menggarisbawahi bahwa sebelum masuknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, industri futsal Indonesia nyaris lumpuh tanpa sokongan dari pihak swasta. Ia memberikan contoh nyata kontribusi Hary Tanoesodibjo, mantan Ketua Umum FFI, yang menyediakan dana besar untuk menghidupkan ekosistem futsal di era vakumnya anggaran negara. "Kita bersyukur ada swasta-swasta yang peduli dengan futsal dan mau menghidupi futsal melalui federasi dan liga kita dengan dana pribadi/swasta yang mereka keluarkan," ungkap Sianipar. Ia menegaskan bahwa membedakan atau memusuhi sumber dana APBN dan non-APBN adalah tindakan keliru, karena keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam memajukan olahraga.

Sinergi APBN dan Swasta Kunci Prestasi Nasional

Sianipar menambahkan bahwa futsal baru benar-benar melaju setelah APBN mulai memberikan bantuan pada tahun 2024. Tanpa dukungan pajak rakyat, pertumbuhan futsal secara mandiri dianggap tidak berkelanjutan (sustainable). "Tidak mudah mengangkat Futsal kalau hanya menggunakan kekuatan pribadi... Itu kenapa saya bisa bersimpati dengan klub-klub, karena memang futsal masih on the way jadi industri yang bisa sustainable," terangnya. Sebagai penutup, pria berusia 35 tahun tersebut menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan yang menganggarkan, Menpora yang melaksanakan, dan PSSI yang mengelola dana bantuan pajak rakyat. "Keduanya penting bagi Futsal Indonesia, keduanya kunci bagi kita meraih segudang prestasi yang Futsal Indonesia berhasil wujudkan dan buktikan hari ini," tutup Sianipar, menandakan era baru kolaborasi publik-swasta dalam futsal Indonesia.