Tamsil Linrung di COP31: Dunia Tak Kekurangan Janji Iklim, yang Kurang adalah Aksi di Daerah

Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, menegaskan bahwa dunia tidak kekurangan komitmen dalam merespons perubahan iklim. Yang dibutuhkan, ujarnya, adalah perubahan mendasar di level implementasi—bagaimana komitmen itu benar-benar dijalankan hingga ke tingkat daerah. Pesan itu ia sampaikan dalam pidato kunci bertajuk "From Commitments to Communities" pada COP31 di Antalya Expo Center, Turki, Kamis (12/11).

Tamsil tampil sebagai pembicara kunci dalam sesi dialog di Paviliun Indonesia, Blue Zone, bertema "From NDC to Deal: Turning the National Climate Commitment into Investable, Bankable Project Pipelines." Ia menyampaikan pidato mewakili Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, yang kembali lebih awal ke Indonesia karena dinamika politik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dari Perundingan Global ke Realitas di Lapangan

"Kita tidak lagi membutuhkan terlalu banyak perundingan. Kita juga tidak kekurangan komitmen dan janji, karena semuanya sudah cukup banyak disampaikan," ujar Tamsil. Ia menilai benturan kepentingan antarnegara membuat berbagai COP belum menuntaskan persoalan perubahan iklim, meskipun COP30 di Brasil telah menghasilkan peta jalan untuk menekan deforestasi dan mempercepat peralihan dari bahan bakar fosil. Menurut Tamsil, yang dibutuhkan sekarang adalah manifestasi komitmen dalam bentuk pembiayaan, infrastruktur, dan penyesuaian kebijakan untuk mentransformasi sektor industri agar lebih ramah lingkungan.

"Green Democracy": Daerah Bukan Objek, Melainkan Subjek Kebijakan Iklim

Tamsil mengajukan gagasan "The Next Mile of Climate Democracy" sebagai mata rantai penghubung antara keputusan global dan nasional dengan kehidupan masyarakat di daerah. Ia menekankan bahwa masyarakat daerah bukanlah penerima pasif kebijakan iklim; keputusan terkait iklim harus dirumuskan bersama, bukan semata-mata ditujukan bagi mereka sebagai objek. Tamsil mencontohkan petani yang menghadapi musim sulit diprediksi, nelayan yang berjuang menghadapi perubahan kondisi laut, serta warga pesisir dan pulau kecil yang terancam kehilangan rumah, tanah, dan sumber penghidupan.

Dalam pidatonya, Tamsil juga memperkenalkan paradigma Green Democracy yang digagas oleh Ketua DPD Sultan Baktiar Najamudin. Ia mengingatkan bahwa komitmen iklim nasional harus ditopang kesiapan kota dan daerah. Menurut Tamsil, daerah membutuhkan:

• Kejelasan pembagian peran antarlembaga
• Ketersediaan data yang memadai
• Kapasitas teknis untuk implementasi
• Akses pembiayaan yang terbuka

Apa pun kesepakatan yang dihasilkan di meja perundingan, keberhasilan sesungguhnya diukur dari kerja sama nyata antarnegara yang sampai ke petani, nelayan, dan warga pesisir—bukan sekadar dokumen yang ditandatangani di ruang konferensi.