Pemerintah Wujudkan PT DSI sebagai Perantara Tunggal Ekspor Batu Bara, Minyak Nabati, dan Ferro Alloy
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Ketentuan ini mencakup bank milik negara dan bank non-BUMN, sekaligus memperluas kelayakan eksportir yang memiliki mitra investasi dari negara-negara G7, Tiongkok, dan Uni Eropa.
- "Pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk memberi fleksibilitas sekaligus pengawasan yang lebih ketat," ujar Airlangga.
- Perluasan Cakupan Bank Penempatan dan Standar Kepemilikan Saham Guna memastikan likuiditas devisa tetap terjaga, pemerintah telah menunjuk 11 bank non-BUMN tambahan sebagai bank devisa.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan internasional dengan memperluas skema Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) serta membentuk entitas baru, PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), sebagai perantara tunggal ekspor komoditas strategis. Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat, menandai era baru pengawasan ketat terhadap aliran devisa dari sektor pertambangan.
Sebagai bagian dari penguatan regulasi, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 kini mewajibkan eksportir sektor pertambangan untuk menempatkan minimal 30 persen dari hasil ekspornya selama tiga bulan di bank devisa yang ditunjuk Bank Indonesia. Ketentuan ini mencakup bank milik negara dan bank non-BUMN, sekaligus memperluas kelayakan eksportir yang memiliki mitra investasi dari negara-negara G7, Tiongkok, dan Uni Eropa. "Pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam untuk memberi fleksibilitas sekaligus pengawasan yang lebih ketat," ujar Airlangga.
Perluasan Cakupan Bank Penempatan dan Standar Kepemilikan Saham
Guna memastikan likuiditas devisa tetap terjaga, pemerintah telah menunjuk 11 bank non-BUMN tambahan sebagai bank devisa. Daftar ini melengkapi lima bank BUMN yang sudah ada sebelumnya, sehingga memberikan opsi lebih luas bagi para eksportir. Adapun bank-bank non-BUMN yang kini berperan aktif dalam penempatan devisa antara lain Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP. Perluasan ini bertujuan menarik lebih banyak mitra investasi asing ke dalam kerangka regulasi Indonesia.
Eligibilitas eksportir juga diperjelas berdasarkan kriteria kepemilikan saham. Perusahaan pertambangan Indonesia dapat memenuhi persyaratan jika memiliki setidaknya satu pemegang saham dengan porsi minimal 10 persen dari tujuh entitas wilayah yang disetujui. Tujuh negara atau wilayah tersebut meliputi Amerika Serikat, Kanada, China (termasuk Hong Kong), Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa. Revisi aturan ini juga mengacu pada pengakuan kepemilikan saham secara tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Owner (UBO), sehingga pengawasan menjadi lebih komprehensif terhadap struktur kepemilikan global.
Mekanisme Operasi Portal NADI dan Jadwal Implementasi Penuh 2027
Salah satu inovasi krusial dalam kebijakan ini adalah pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) yang akan memfasilitasi ekspor tiga komoditas utama, yaitu batu bara, minyak nabati, dan ferro alloy. Melalui integrasi Portal DSI (NADI) dengan sistem CEISA dan SINSW, entitas ini memiliki kewenangan untuk meninjau, memverifikasi, dan menyetujui dokumen ekspor termasuk Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Meskipun transaksi komersial tetap berjalan langsung antara eksportir dan pembeli, setiap eksportir wajib memproses dokumen melalui portal tersebut dan tetap bertanggung jawab penuh atas pemenuhan persyaratan ekspor.
Government menargetkan penyelesaian perubahan regulasi pada pertengahan November 2026. Tahapan teknis akan dimulai dengan pengujian sistem pada 15 November 2026 dan dilanjutkan dengan uji coba terbatas pada 15 Desember 2026. Seluruh rangkaian persiapan ini memastikan bahwa Portal DSI (NADI) dapat beroperasi secara penuh dan efektif pada 1 Januari 2027, mengawal transisi menuju sistem perdagangan devisa yang lebih transparan dan terintegrasi.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Percepatan IKN Berjalan: Otorita Dorong Proyek Gedung & Kolam Retensi, Investor Tiongkok Injeksi Rp1,25 Triliun

Polres Kotabaru Gerebek Gudang Rokok Ilegal di Pulau Laut Utara, Satu Pelaku Diamankan

Kemenekraf Dorong Seruniaudio dari Yogyakarta Tembus Pasar Global, Inovasi Audio Imersif Jadi Kunci Karier Baru
