MUI Tegas: Fatwa Haram Vape Resmi Rampung, Sosialisasi Masif Jadi Prioritas Utama
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud , menegaskan bahwa proses perumusan fatwa haram mengenai rokok elektronik atau vape telah rampung sepenuhnya.
- Pernyataan tegas ini disampaikan di Makassar pada Sabtu (14/11/2026), menandai babak baru dalam upaya pemberantasan konsumsi produk tersebut di Indonesia.
- Ketegasan ini muncul di tengah komitmen MUI untuk memperkuat ekosistem halal nasional.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud, menegaskan bahwa proses perumusan fatwa haram mengenai rokok elektronik atau vape telah rampung sepenuhnya. Pernyataan tegas ini disampaikan di Makassar pada Sabtu (14/11/2026), menandai babak baru dalam upaya pemberantasan konsumsi produk tersebut di Indonesia. Fokus utama MUI kini beralih ke langkah strategis untuk melakukan sosialisasi secara masif dan terstruktur, memastikan masyarakat memahami landasan, konteks, serta implikasi hukum dari fatwa tersebut dengan benar.
Ketegasan ini muncul di tengah komitmen MUI untuk memperkuat ekosistem halal nasional. KH Marsudi menekankan bahwa upaya penguatan jaminan produk halal digalakkan secara berkesinambungan, mulai dari tingkat pengurus daerah hingga pusat. Prinsip keberlanjutan menjadi kunci, di mana meskipun target kehalalan belum dapat dicapai secara serentak untuk seluruh sektor dalam waktu singkat, upaya yang telah dirintis tidak boleh ditinggalkan.
Komitmen Penguatan Ekosistem Halal Nasional
MUI menargetkan agar implementasi jaminan produk halal semakin mengakar di kehidupan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, dewan halal dan dewan sertifikasi saat ini masih terus berjalan aktif mengawal proses pemeriksaan, pengujian, dan penetapan status halal berbagai produk secara bertahap namun pasti. Proses ini dilakukan guna memastikan kepatuhan terhadap Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang kemudian disempurnakan melalui berbagai regulasi turunan dan kebijakan pemerintah.
Transisi dari Regulasi ke Edukasi Publik
Dengan selesainya perumusan fatwa haram vape, MUI kini memprioritaskan edukasi publik. KH Marsudi menekankan pentingnya pemahaman mendalam di kalangan masyarakat agar fatwa tersebut tidak hanya menjadi dokumen hukum, tetapi juga menjadi pedoman perilaku. Langkah ini sejalan dengan pelantikan Pengurus MUI Sulsel Periode 2026-2031, yang diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam menyuarakan isu-isu keagamaan dan sosial di daerah, termasuk dalam pengawasan produk konsumsi yang sensitif terhadap aspek kehalalan dan kesehatan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
