Mardiono Peringatkan Elite: Jangan Larut dalam Gaduh Mundurnya Gibran, Fokus pada Ekonomi Rakyat
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Mardiono mengingatkan bahwa kegaduhan di tingkat elite berisiko mengaburkan fokus utama negara, yaitu penanganan tekanan ekonomi yang sedang mendera masyarakat.
- Menurut Mardiono, ketidakpastian politik yang berlarut-larut akibat dinamika internal elite berpotensi menggerus kepercayaan dunia usaha dan investor.
- Ia menekankan bahwa rakyat tidak membutuhkan perdebatan politik yang berkepanjangan, melainkan kepastian hukum dan kesejahteraan ekonomi.
Surabaya, CNN Indonesia -- Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, melontarkan peringatan tegas kepada para elite politik Indonesia agar tidak tenggelam dalam polemik pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mardiono mengingatkan bahwa kegaduhan di tingkat elite berisiko mengaburkan fokus utama negara, yaitu penanganan tekanan ekonomi yang sedang mendera masyarakat.
Menurut Mardiono, ketidakpastian politik yang berlarut-larut akibat dinamika internal elite berpotensi menggerus kepercayaan dunia usaha dan investor. Ia menekankan bahwa rakyat tidak membutuhkan perdebatan politik yang berkepanjangan, melainkan kepastian hukum dan kesejahteraan ekonomi. "Rakyat tidak terlalu membutuhkan perdebatan politik yang berkepanjangan. Yang mereka butuhkan adalah kepastian, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, pelayanan publik yang semakin baik, dan kehidupan yang lebih sejahtera," ujar Mardiono usai menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) DPW PPP Jawa Timur di Surabaya, Jumat (13/11).
Mekanisme Konstitusi dan Stabilitas Negara
Sebagaimana dikutip dari sumber berita, Mardiono menyatakan bahwa ia menghormati keputusan Gibran untuk mundur dari jabatannya, namun menegaskan bahwa proses tersebut harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa usia kemerdekaan Indonesia yang telah mencapai 81 tahun seharusnya menjadikan ekosistem ketatanegaraan cukup matang untuk menghadapi pergantian kepemimpinan tanpa mengganggu kesinambungan pembangunan nasional. Mardiono menegaskan bahwa apa pun dinamika politik yang terjadi, sistem kenegaraan harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Penekanan pada Pasal 8 UUD 1945 dan Dukungan kepada Presiden
Terkait pengisian kursi wakil presiden yang kosong, Mardiono mengingatkan semua pihak untuk merujuk pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Aturan tersebut menetapkan bahwa MPR wajib memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden dalam waktu paling lambat 60 hari. Ia menegaskan tidak boleh ada pihak yang bermanuver mendahului kewenangan konstitusional Presiden dan MPR sebelum proses pengunduran diri Gibran rampung secara hukum. Dalam situasi politik saat ini, Mardiono menyatakan PPP berdiri di belakang Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

OJK Tahan Tiga Tersangka Manipulasi Waran di BEI, Rugikan Investor Rp6,97 Miliar

OJK dan LPS Genggam Juklak Pertukaran Data, Jaminan Polis Siap Berlaku Januari 2028

BULOG Perkuat Ketahanan Pangan di Bali Lewat Jalan Usaha Tani 1,2 KM untuk 500 Petani Tabanan
