KADI Resmi Selidiki Dugaan Dumping Impor Baja HRC dari Belarus dan Kazakstan
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) resmi memulai penyelidikan mendalam terhadap impor produk baja canai lantain atau Hot Rolled Coil (HRC) asal Belarus dan Kazakstan .
- Dasar Hukum dan Cakupan Investigasi Penyelidikan ini merupakan bentuk interim review atau peninjauan kembali sementara atas tindakan antidumping yang berlaku.
- Fokus utama investigasi mencakup 18 pos tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022, dengan periode pemeriksaan data impor yang dibatasi dari 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026.
Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) resmi memulai penyelidikan mendalam terhadap impor produk baja canai lantain atau Hot Rolled Coil (HRC) asal Belarus dan Kazakstan. Langkah strategis ini diambil untuk meninjau kembali besaran bea masuk antidumping yang selama ini diterapkan, menyusui temuan indikasi perubahan kondisi perdagangan yang berpotensi mendistorsi pasar baja domestik. Ketua KADI, Frida Adiati, menyatakan bahwa proses investigasi ini dimulai pada Kamis, 12 November 2026, setelah lembaga menemukan adanya perubahan signifikan dalam pola ekspor kedua negara tersebut ke Indonesia.
Dasar Hukum dan Cakupan Investigasi
Penyelidikan ini merupakan bentuk interim review atau peninjauan kembali sementara atas tindakan antidumping yang berlaku. Fokus utama investigasi mencakup 18 pos tarif berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2022, dengan periode pemeriksaan data impor yang dibatasi dari 1 Juli 2025 hingga 30 Juni 2026. KADI menyoroti bahwa bukti awal yang terkumpul menunjukkan adanya potensi perubahan margin dumping, yang jika dibiarkan, dapat merugikan industri baja dalam negeri. Berdasarkan hasil kajian awal, Frida menegaskan, "KADI menemukan adanya bukti awal yang cukup mengenai adanya perubahan keadaan pada perdagangan HRC asal Belarus dan Kazakstan ke Indonesia yang dapat menyebabkan adanya perubahan besaran margin dumping."
Implikasi Regulasi dan Masa Investigasi
Proses hukum ini dijalankan berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2026 tentang Tindakan Pengamanan, Tindakan Antidumping, dan Tindakan Imbalan. Sesuai ketentuan dalam regulasi tersebut, durasi penyelidikan ditargetkan untuk diselesaikan dalam waktu maksimal 12 bulan. Selama periode ini, KADI telah mendistribusikan pemberitahuan resmi kepada seluruh pihak berkepentingan guna memastikan transparansi dan akuntabilitas proses. Penerima notifikasi tersebut meliputi representasi pemerintah, industri, serta mitra dagang luar negeri:
- Industri baja dalam negeri serta importir produk HRC di Indonesia;
- Perwakilan pemerintah dan pelaku usaha asal Belarus dan Kazakstan;
- Kedutaan Besar RI di wilayah Belarus dan Kazakstan;
- Perwakilan pemerintah kedua negara yang bertugas di Indonesia.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Strategi Kemenpu Fungsionalkan 11 Ruas Tol Tanpa Tarif Jelang Libur Natal 2026

UPOINT.ID Gandeng Lima Mitra Digital, Hadirkan Promo Top Up PUBG MOBILE FLASH Hingga Desembr 2026

Aktivis Thailand Arnon Nampa Dihukum 34 Tahun Penjara, Vonis Terbaru Perkuat Tekanan Politik
