Gubernur Sulsel Perketat Syarat Data Resmi untuk Penetapan UMP, Fokus Kesejahteraan Pekerja
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Penegasan ini disampaikan dalam forum strategis Temu dan Silaturahmi Gubernur Sulsel bersama Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, Perangkat Daerah, dan Serikat Pekerja/Buruh di Makassar.
- Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya aspiratif, tetapi juga memiliki landasan hukum dan fiskal yang solid.
- Di hadapan unsur tripartit tersebut, Andi Sudirman menjelaskan bahwa data statistik menjadi pilar utama dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah.
Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, menegaskan bahwa proses penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) wajib berpedoman ketat pada undang-undang serta data statistik resmi demi menjamin kesejahteraan pekerja. Penegasan ini disampaikan dalam forum strategis Temu dan Silaturahmi Gubernur Sulsel bersama Dewan Pengupahan, LKS Tripartit, Perangkat Daerah, dan Serikat Pekerja/Buruh di Makassar. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa kebijakan pengupahan tidak hanya aspiratif, tetapi juga memiliki landasan hukum dan fiskal yang solid.
Di hadapan unsur tripartit tersebut, Andi Sudirman menjelaskan bahwa data statistik menjadi pilar utama dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah. Ia mendorong seluruh pihak, baik pemerintah, pengusaha, maupun serikat buruh, untuk menjaga dialog yang terbuka dan saling menghormati. Tujuannya adalah mencapai kesepakatan yang adil dan berkelanjutan, di mana setiap pihak memiliki peran vital dalam menjaga keharmonisan industri dan perlindungan hak pekerja.
Dialog Tripartit Berbasis Data Transparan dan Terukur
Gubernur Sulsel mengedepankan pendekatan berbasis data dalam mekanisme musyawarah. Andi Sudirman berharap serikat pekerja menyampaikan aspirasi yang terukur, bukan sekadar tuntutan emosional. Di sisi lain, para pengusaha diminta untuk transparan dalam melaporkan kondisi usaha, termasuk analisis tantangan biaya operasional, tingkat produktivitas, serta kemampuan finansial perusahaan. "Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan," ujar Andi Sudirman. Komunikasi yang intensif ini dianggap krusial untuk membangun kesepahaman bersama dalam merumuskan kebijakan pengupahan yang proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak.
Komitmen Konkret Perkuat Kesejahteraan Buruh
Memasuki tahun kedua masa pelayanannya, Andi Sudirman menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel akan lebih konkret dalam memprioritaskan kesejahteraan pekerja dan buruh. Bagi Pemprov Sulsel, tingkat kesejahteraan buruh merupakan salah satu parameter kunci dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah dan kinerja pemerintahan secara menyeluruh.
Gubernur juga memberikan arahan khusus kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Selatan untuk lebih peka terhadap kondisi serta aspirasi di lapangan. "Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi," ungkapnya. Forum rutin ini diproyeksikan menjadi wadah efektif untuk membahas masukan dari ketiga pilar ketenagakerjaan guna merumuskan solusi komprehensif atas berbagai permasalahan yang timbul di sektor industri.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

KAI Daop 7 Madiun Genjot Frekuensi Jadi 110 Perjalanan per Hari dengan Gapeka 2026

KKP Catat Konsumsi Ikan Nasional Tembus 26,08 kg per Kapita, Potensi Budi Daya Masih Terbang

Bom Waktu Demokrasi: Oposisi Israel Tuduh Netanyahu 'Kudeta' lewat Manipulasi Pemilu
