Gencar Tekan Praktik Ilegal, AS Cabut Lebih dari 6.000 Visa terkait Wisata Melahirkan

Pemerintah Amerika Serikat telah mengambil langkah tegas untuk memberantas praktik ilegal yang membanjiri wilayahnya dengan mencabut lebih dari 6.000 visa warga negara asing. Pencabutan massal ini diumumkan oleh Departemen Luar Negeri AS sebagai bagian dari operasi besar-besaran untuk menghentikan apa yang disebut sebagai "wisata melahirkan" atau birth tourism. Kebijakan ini menargetkan individu yang datang ke AS dengan tujuan utama melahirkan agar anak mereka secara otomatis memperoleh kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir (birthright citizenship).

Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, menegaskan bahwa pihak berwenang akan terus mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban semua pihak yang terlibat dalam skema ini. Pernyataan resmi tersebut disampaikan melalui platform X pada hari Kamis, menegaskan komitmen pemerintah untuk menutup celah hukum yang selama ini dimanfaatkan oleh para imigran dan perantara yang memfasilitasi praktik tersebut. Tindakan ini merupakan kelanjutan dari pembatasan visa baru yang diumumkan pada bulan September lalu, yang khusus dirancang untuk menekan angka kasus kunjungan dengan motif kelahiran.

Mekanisme Penegakan Hukum dan Target Wisata Melahirkan

Wisata melahirkan adalah fenomena di mana warga negara asing, terutama dari negara-negara dengan keterbatasan akses layanan kesehatan atau perbedaan regulasi, sengaja datang ke Amerika Serikat untuk melahirkan. Dengan mekanisme ini, bayi yang lahir di wilayah AS secara langsung mendapatkan paspor dan hak warga negara AS. Departemen Luar Negeri telah membentuk "Gugus Tugas Pencegahan Wisata Melahirkan" yang secara spesifik memburu pelanggar serta pihak-pihak yang memfasilitasi perjalanan tersebut. Langkah ini bukan sekadar pencabutan visa, melainkan upaya sistematis untuk memutus rantai layanan imigrasi ilegal yang dianggap mengancam kedaulatan dan keadilan sistem imigrasi AS.

Implikasi Politik Perintah Eksekutif Trump

Langkah penegakan hukum ini juga beririsan dengan agenda politik Presiden AS Donald Trump. Setelah memulai masa jabatan keduanya, Trump menerbitkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menghapus hak kewarganegaraan otomatis bagi anak yang lahir di wilayah AS dalam keadaan tertentu. Trump berargumen bahwa ketentuan Amandemen ke-14 Konstitusi AS mengenai kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir seharusnya dibatasi bagi anak-anak yang orang tuanya tidak memiliki status permanen dan sah di Amerika Serikat. Kebijakan ini mengubah pendekatan dari sekadar penegakan imigrasi menjadi peninjauan ulang fondasi konstitusional kewarganegaraan, memicu perdebatan hukum dan sosial yang signifikan di masyarakat AS.