Ekspansi 42 Kota: Panduan Lengkap Daftar Bansos Online 2026 via Perlinsos Digital

- Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan perluasan uji coba digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten dan kota secara bertahap mulai Juni 2026.
- Langkah strategis ini mencakup sekitar 36 juta jiwa dan memungkinkan masyarakat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlinsos Digital .
- Layanan ini menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memverifikasi kelayakan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan perluasan uji coba digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten dan kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah strategis ini mencakup sekitar 36 juta jiwa dan memungkinkan masyarakat mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan sosial (bansos) melalui portal Perlinsos Digital. Layanan ini menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk memverifikasi kelayakan guna memastikan bantuan tepat sasaran.
Mekanisme pendaftaran ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki pendataan penerima bantuan. Melalui sistem digital, masyarakat tidak hanya bisa mengajukan permohonan, tetapi juga memeriksa perkembangan pengajuan serta menyampaikan sanggahan apabila merasa memenuhi kriteria namun belum terdaftar. Hingga 28 Oktober 2026, belum ada jadwal pembukaan pendaftaran nasional yang terkonfirmasi, sehingga masyarakat disarankan memantau langsung melalui situs resmi portal untuk mengetahui ketersediaan program spesifik di wilayah mereka.
Mekanisme Verifikasi Lintas Instansi dan Syarat Teknis
Pengajuan calon penerima melalui Perlinsos Digital melibatkan proses verifikasi yang ketat. Pemerintah melakukan pemadanan data lintas instansi untuk menilai kelayakan, yang mencakup beberapa parameter berikut:
- Kepemilikan kendaraan dan kondisi sosial ekonomi.
- Penggunaan listrik rumah tangga dan status aparatur sipil negara.
- Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan kecocokan NIK dengan dokumen kependudukan.
Waspada Penipuan dan Proses Sanggahan
Komdigi mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan yang mengatasnamakan digitalisasi bansos. Pengajuan resmi tidak dipungut biaya, sehingga setiap tawaran jasa yang meminta uang atau memaksa pengguna memberikan PIN, OTP, dan kata sandi perbankan adalah modus penipuan. Jika pengajuan telah dikirim namun status belum berubah menjadi penerima, masyarakat dapat menggunakan mekanisme sanggahan yang disediakan pemerintah. Ketidaksesuaian data kependudukan dapat menghambat proses verifikasi, sehingga pemohon wajib memastikan akurasi informasi keluarga sebelum memantau perkembangan permohonan melalui kanal resmi Kementerian Sosial.
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

ATI 2026 Apresiasi 55 Inovator Nasional, Tekankan Dampak Nyata di Era Kecerdasan Buatan

Gubernur Kalteng Tegas: Investasi Wajib Junjung Tinggi Huma Betang dan Pelestarian Lingkungan

Melampaui Badak Jawa: Potret Kekayaan 8 Fauna Ikonik di Taman Nasional Ujung Kulon
