Diprakarsai Indonesia, 10 Negara ASEAN Resmi Teken Perjanjian Ekonomi Digital DEFA di Manila

Indonesia kembali menegaskan posisi sentralnya dalam arsitektur ekonomi kawasan dengan memimpin penandatanganan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang bertindak sebagai Ketua Dewan Masyarakat Ekonomi ASEAN, resmi meneken perjanjian komprehensif ini bersama perwakilan negara anggota di Manila, Filipina, pada Sabtu (14/11/2026). Penandatanganan yang berlangsung dalam rangkaian ASEAN Economic Community Council (AECC) Meeting ini menandai berakhirnya proses negosiasi panjang yang dimulai sejak masa Keketuaan Indonesia di ASEAN pada tahun 2023.

Langkah strategis ini bukan sekadar formalitas diplomatik, melainkan fondasi baru untuk memperkuat integrasi ekonomi kawasan. Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kesepakatan ini bertujuan memposisikan ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digital global yang kompetitif. Dengan tercapainya konsensus ini, kerangka kerja sama digital antar-negara anggota kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk mendorong inovasi dan efisiensi pasar.

Cakupan Komprehensif dan Proyeksi Lonjakan Nilai Ekonomi

DEFA dirancang sebagai perjanjian yang sangat luas, mencakup berbagai aspek krusial dalam ekosistem digital modern. Rincian cakupan perjanjian ini meliputi:

• Perdagangan digital dan transaksi elektronik lintas negara.
• Standarisasi sistem pembayaran digital.
• Pengembangan talenta digital dan pemberdayaan UMKM.
• Pelindungan data pribadi dan keamanan siber.

Dampak ekonomi dari implementasi DEFA diproyeksikan sangat signifikan. Nilai ekonomi digital ASEAN diperkirakan akan melonjak dua kali lipat, dari US$1 triliun menjadi US$2 triliun pada tahun 2030. Optimisme ini ditopang oleh potensi pasar domestik yang masif, dengan total populasi kawasan mencapai sekitar 693 juta jiwa, menciptakan basis pengguna dan konsumen digital yang sangat besar.

Implikasi Strategis bagi Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Bagi Indonesia, ratifikasi DEFA membuka pintu lebar bagi pelaku usaha nasional untuk memperluas jangkauan perdagangan digital lintas negara. Pemerintah meyakini bahwa optimalisasi perjanjian ini, yang didukung oleh program transformasi digital yang agresif, akan menjadi katalis baru. Kontribusi sektor digital diharapkan mampu menopang tambahan sumber pertumbuhan ekonomi nasional, membantu Indonesia mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2028-2029.

Ke depan, keberhasilan DEFA sangat bergantung pada komitmen kolektif seluruh negara anggota untuk menerjemahkan kesepakatan politik ini ke dalam aturan teknis yang konkret dan aplikatif. Pemerintah Indonesia menegaskan akan terus mengawal proses implementasi secara ketat, memastikan bahwa kerja sama ekonomi digital ini tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tetapi memberikan manfaat nyata dan berkeadilan bagi masyarakat serta pelaku usaha di seluruh kawasan ASEAN.