Dinamika Koalisi Pasca-Pengunduran Diri Gibran: Gerindra Minta Baca Konstitusi, Demokrat Serahkan ke Prabowo
Jurnalis senior dengan pengalaman 15 tahun meliput isu politik dan berita nasional di Indonesia.

- Koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dinamika politik yang intens menyusul resmi mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada Kamis (12/11).
- Respons dari parpol koalisi ini menjadi sorotan utama, mengingat konstitusi memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR.
- Dengan batas waktu penyetoran nama hanya 14 hari dan proses pemilihan maksimal 60 hari, setiap partai kini bersiap memetakan posisi politik mereka dalam kekosongan jabatan strategis tersebut.
Koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan dinamika politik yang intens menyusul resmi mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden pada Kamis (12/11). Respons dari parpol koalisi ini menjadi sorotan utama, mengingat konstitusi memberikan wewenang kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama calon pengganti kepada MPR. Dengan batas waktu penyetoran nama hanya 14 hari dan proses pemilihan maksimal 60 hari, setiap partai kini bersiap memetakan posisi politik mereka dalam kekosongan jabatan strategis tersebut.
Situasi ini menciptakan tekanan waktu yang signifikan bagi jajaran partai pendukung pemerintah. Mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden pasca-pengunduran diri diatur ketat, di mana Presiden Prabowo memiliki hak prerogatif untuk menyetor dua nama ke MPR. Kepastian politik ini menjadi kunci stabilitas pemerintahan di sisa masa jabatan periode 2024-2029, memicu berbagai spekulasi mengenai figur-figur yang bakal bersaing mengisi posisi nomor dua di Indonesia.
Gerindra Minta Publik Mengikuti Mekanisme Konstitusi
Habiburokhman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, memilih sikap hati-hati dengan menyatakan belum mengetahui adanya nama-nama spesifik yang sudah diusulkan. "Sepertinya saya, belum disampaikan ya," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen pada Jumat (13/11). Alih-alih membocorkan kriteria ideal, ia menegaskan bahwa aturan main sudah jelas tertuang dalam konstitusi. "Anda baca saja konstitusi ya, sudah ada aturannya," tegasnya. Ia menambahkan bahwa kriteria cawapres akan lebih jelas pasca-Rapat Gabungan (Ragab) yang telah diselenggarakan di Kompleks Parlemen, menunjukkan bahwa internal partai masih dalam tahap konsolidasi strategis.
Demokrat Serahkan Penuh Keputusan kepada Presiden Prabowo
Di sisi lain, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat, mengambil langkah tegas dengan memastikan partainya tidak akan mengajukan nama calon. Keputusan ini diambil setelah AHY berkonsultasi via video call dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang saat itu sedang dalam perjalanan dari Semarang ke Jakarta. "Partai Demokrat tidak mengajukan nama untuk mengisi jabatan Wakil Presiden," jelas AHY. Sikap ini dinilai sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional Presiden Prabowo dan MPR, sekaligus menjaga soliditas koalisi dengan menyerahkan proses pemilihan sepenuhnya kepada eksekutif.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Kao Kim Hourn: Ketertarikan Strategis ASEAN terhadap Ekspansi Kerja Sama BRICS

Polisi Surabaya Digerebek Bersama Kades, Kasus Perzinaan Resmi Masuk Tahap Penyidikan

ICA-CEPA Resmi Berlaku 1 Desember 2026: RI Targetkan Lipatgandakan Nilai Perdagangan dengan Kanada
