Dari Komitmen ke Aksi Nyata: RI Percepat Penurunan Emisi Metana di COP31 Antalya

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mengambil langkah tegas untuk beralih dari sekadar komitmen menuju implementasi nyata aksi iklim, dengan menyuarakan percepatan penurunan emisi metana pada sektor persampahan, pertanian, dan energi fosil. Pesan itu disampaikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam pertemuan tingkat menteri di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Türkiye, Rabu (11/11/2026).

"Indonesia menyambut baik penekanan pertemuan ini pada pentingnya beralih dari komitmen menuju implementasi. Bagi Indonesia, pengurangan emisi metana merupakan bagian penting dari upaya mengatasi perubahan iklim, sekaligus mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan, menjaga ketahanan pangan, dan memperkuat efisiensi energi," tutur Jumhur. Melalui dokumen iklim nasional yang diperbarui, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi sebesar 31,89 persen secara mandiri dan hingga 43,20 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Strategi Lintas Sektor: Dari Tempat Pemrosesan Akhir hingga Lahan Sawah

Sebagai bentuk implementasi, KLH memimpin percepatan rencana operasional di sektor persampahan untuk menghentikan pembuangan sampah terbuka dan mencegah penumpukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir, diperkuat pendekatan penghitungan tingkat dua yang lebih akurat dan transparan. Dari sisi ekonomi sirkular, implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 memfasilitasi program pengubah sampah menjadi energi, sementara industri kelapa sawit nasional mulai mengonversi limbah cair menjadi biogas mandiri.

Pada sektor pertanian dan energi, langkah konkret yang digulirkan meliputi:

• Uji coba varietas padi beremisi rendah serta perluasan metode pengaturan irigasi bersistem yang didukung pendampingan teknis intensif bagi petani;
• Optimalisasi pakan dan kotoran ternak untuk menekan emisi sekaligus mendukung kesejahteraan peternak;
• Pengujian teknologi deteksi dan perbaikan kebocoran metana oleh operator minyak dan gas bumi nasional, sebagai tindak lanjut langsung dari Pekan Metana Asia Tenggara di Jakarta.

Penguatan Institusi dan Skema Pendanaan untuk Keberlanjutan

Untuk memastikan orkestrasi yang efektif, pemerintah telah membentuk Super Pollutant Unit Indonesia pada Oktober 2026 sebagai unit khusus penanganan polutan berumur pendek. Guna menjamin keberlanjutan pendanaan, KLH mengawal implementasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 yang membuka akses perdagangan karbon bagi proyek-proyek mitigasi metana, diperkuat instrumen sukuk hijau negara yang mendukung pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Dalam pertemuan bilateral dengan Kepala Sekretariat Climate and Clean Air Coalition (CCAC), Martina Otto, Jumhur mengundang lembaga keuangan global dan mitra industri untuk membangun kolaborasi strategis—mulai dari mendanai fasilitas pengolahan sampah kota, mendukung manajemen irigasi petani, hingga bekerja sama dengan operator energi untuk menekan kebocoran emisi. "Melalui aksi kolaboratif ini, Kementerian Lingkungan Hidup optimistis Indonesia dapat memberikan kontribusi terukur bagi keselamatan bumi," ucapnya. Langkah ini sejalan dengan aksi nyata Indonesia di COP31 untuk menekan emisi lintas sektor.