Yusril Ihza Mahendra: Pengganti Gibran Tidak Terikat pada Koalisi Pengusung, Keputusan Akhir Milik Prabowo

Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, menegaskan bahwa tidak ada larangan tegas dalam hukum Indonesia yang mengharuskan calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka harus berasal dari partai politik pengusung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menanggapi wacana yang beredar di publik terkait syarat keanggotaan koalisi bagi calon wapres baru, Yusril menjelaskan bahwa keputusan pengisian jabatan tersebut sepenuhnya berada di tangan Presiden, sejalan dengan aturan hukum yang berlaku. Pernyataan ini disampaikan Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Kamis (12/11), menyiratkan bahwa fleksibilitas dalam pemilihan calon tetap terbuka lebar selama mengacu pada mekanisme konstitusional.

Menurut Yusril, kerangka hukum yang mengatur pengisian kekosongan jabatan wakil presiden tertuang secara eksplisit dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Meskipun ada norma-norma hukum yang mengatur proses ini, Yusril menekankan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon yang akan diajukan kepada MPR. "Semestinya larangan secara tegas tidak ada begitu, tapi kita pertimbangkan pada keputusan presiden. Kita hargai dan kita hormati, menentukan wakil presiden itu adalah kewenangan dari presiden yang ada sekarang," ujar Yusril. Ia menambahkan bahwa Presiden dapat berkonsultasi dengan berbagai pihak, termasuk ahli hukum, namun otoritas final penentuan tetap bersifat eksekutif.

Independensi Kewenangan Eksekutif dalam Struktur Pemerintahan

Di sisi lain, Yusril meluruskan miskonsepsi yang berkembang mengenai peralihan tugas pemerintahan kepada triumvirat jika presiden berada di luar negeri dan posisi wakil presiden kosong. Ia menegaskan bahwa kekosongan jabatan wapres tidak otomatis memindahkan kekuasaan pemerintahan kepada entitas lain ketika kepala negara berada di luar negeri. Dalam sistem hukum dan pemerintahan Indonesia, presiden tetap dapat menjalankan kekuasaan dari mana pun, didukung oleh kemajuan teknologi komunikasi modern. "Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden itu harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden. Hanya yang menandatangani: Presiden Republik Indonesia, u.b. Wakil Presiden," paparnya. Hal ini menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintahan tetap berpijak pada otoritas presiden, bukan sebagai hak otonom wakil presiden.

Implikasi Hukum dan Mekanisme Penandatanganan Keputusan

Yusril menjelaskan secara teknis bahwa jika situasi menuntut penandatanganan keputusan negara saat presiden berada di luar negeri, wakil presiden dapat menandatanganinya atas nama presiden, bukan atas kewenangannya sendiri. Mekanisme ini menjamin legalitas keputusan tetap utuh dan terikat pada jabatan kepresidenan. Dengan kondisi komunikasi yang canggih saat ini, hambatan geografis dianggap tidak signifikan bagi keberlangsungan kepemimpinan nasional. "Apalagi sekarang komunikasi begitu canggih, jadi tidak ada masalah bagi presiden untuk menjalankan roda pemerintahan dan beliau bisa memberikan perintah, instruksi langsung dari luar negeri tanpa terhalang apa pun," jelasnya. Klarifikasi ini penting untuk memastikan stabilitas pemerintahan dan kepastian tata kelola pemerintahan di tengah dinamika politik terkait penggantian wakil presiden.