Wamendagri: Penanggulangan TBC Butuh Sinergi Lintas Sektor, Bukan Sekadar Layanan Medis
Menyajikan liputan berita terkini secara cepat dan akurat langsung dari sumbernya.

- Pernyataan ini disampaikan saat ia melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Kamis (12/11).
- Wiyagus menekankan bahwa program TB akan berjalan optimal jika seluruh elemen negara bersatu padu, terkoordinasi, dan terkolaborasi secara menyeluruh.
- Dampak TBC terhadap produktivitas penderita yang berada di usia produktif menjadi perhatian utama.
Akhmad Wiyagus, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), menegaskan bahwa penanggulangan tuberkulosis (TBC) di Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan aspek medis, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor karena dampaknya meluas hingga ke ranah sosial-ekonomi. Pernyataan ini disampaikan saat ia melakukan kunjungan kerja bersama Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Octavianus di Pendopo Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Kamis (12/11). Wiyagus menekankan bahwa program TB akan berjalan optimal jika seluruh elemen negara bersatu padu, terkoordinasi, dan terkolaborasi secara menyeluruh.
Dampak TBC terhadap produktivitas penderita yang berada di usia produktif menjadi perhatian utama. Proses pengobatan yang memakan waktu tiga hingga enam bulan memaksa pasien untuk mengurangi aktivitas bekerja, sementara keluarga mereka harus mengalokasikan sumber daya untuk pendampingan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tidak bekerja sendirian; mereka menggandeng kementerian lain untuk memberikan dukungan non-medis, antara lain melalui renovasi rumah dengan sanitasi buruk serta pemenuhan gizi bersama Kementerian Sosial. "Ekosistem yang terdampak oleh pengobatan TB ini tidak hanya masalah kesehatan," tegas Wiyagus, menggarisbawahi kebutuhan pendekatan holistik dalam penanganan penyakit menular ini.
Dukungan Konstitusional dan Peran Strategis Kemendagri
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), selaku pembina umum penyelenggaraan pemerintahan daerah, mendukung penuh Kemenkes sebagai pembina teknis dalam urusan ini. Wiyagus menjelaskan bahwa hal ini merupakan pengejawantahan dari Pasal 28H UUD 1945 yang menjamin hak setiap orang atas pelayanan kesehatan yang layak. Kemendagri memastikaan pemerintah daerah (Pemda) menjalankan tanggung jawabnya dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Kinerja ini tercermin dari fungsi operasional dinas kesehatan, puskesmas, hingga posyandu di tingkat akar rumput. "Kemendagri hanya ingin meyakinkan bahwa Pemkab Majalengka itu sudah benar-benar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya urusan pemerintahan yang sifatnya wajib dan terkait dengan pelayanan dasar, yaitu bidang kesehatan," jelas Wiyagus.
Penguatan Rencana Aksi di Kabupaten Majalengka
Kunjungan kerja ini juga menjadi momen untuk mengapresiasi langkah Emann Suherman, Bupati Majalengka, yang telah mengintegrasikan program penanggulangan TBC ke dalam dokumen perencanaan daerah secara komprehensif. Keberhasilan daerah ini tidak lepas dari dukungan anggaran melalui APBD serta pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TB) yang lengkap. Untuk memastikan program terus berjalan, Wiyagus mendorong Pemkab Majalengka untuk memperkuat pelaporan capaian kepada Kemendagri, termasuk penyampaian rencana aksi daerah (RAD) agar dapat dipantau di tingkat pusat. Berikut adalah poin-poin integrasi perencanaan yang telah dilakukan Pemkab Majalengka:
- Integrasi program ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Pengembangan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).
BERITA TERKAIT (Berita Daerah)

Gubernur Bobby Afif Nasution Sambut Baik Sinkronisasi Pembangunan Kota Medan Tahun 2027

Tanpa Lapangan Tetap, Soft Tenis Jambi Curi Perhatian Nasional lewat Dua Medali Perunggu

PTPN IV Raih Predikat Bintang 5 dalam TOP Human Capital Awards 2026
