Target Bedah Rumah Melonjak Tajam: Pemerintah Siapkan Rp8,9 Triliun untuk Renovasi 400 Ribu Rumah di 2026

Pemerintah Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah agresif dalam mengakselerasi program perumahan rakyat pada tahun 2026 dengan menetapkan target renovasi 400 ribu unit rumah. Langkah ini ditandai dengan alokasi anggaran yang melonjak signifikan hingga Rp8,9 triliun, sebuah lompatan besar yang jauh melampaui realisasi program serupa pada tahun 2025 yang hanya menyentuh 45 ribu unit rumah. Kebijakan yang diumumkan pada Jumat (13/11/2026) ini bertujuan tidak hanya memperbaiki kualitas hunian, tetapi juga memacu putaran ekonomi lokal melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Dalam keterangannya di Kemenko Perekonomian, Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menegaskan bahwa peningkatan target ini merupakan bukti progresivitas kebijakan pemerintah. "Untuk tahun ini ada 400.000 rumah rakyat yang diperbaiki atau dibedah ya. Ini merupakan angka yang progresif dibanding tahun lalu yang hanya 45.000 unit rumah," ujar Ara, sapaan akrab sang menteri. Lonjakan target ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi backlog perumahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan aset fisik rumah tangga.

Perputaran Ekonomi Lokal dan Pemerataan Alokasi

Salah satu dampak utama dari program berskala masif ini adalah stimulasi ekonomi daerah. Setiap unit renovasi akan menyerap tenaga kerja lokal serta memicu permintaan material bangunan dari pelaku usaha di sekitar lokasi, sehingga menghidupkan ekosistem bisnis konstruksi mikro. Maruarar menekankan bahwa aktivitas ini sangat krusial untuk menggerakkan ekonomi. "Ini sangat menggerakkan ekonomi karena ada tukang, ada bahan-bahan bangunan yang dibeli, toko-toko bangunan yang hidup," paparnya. Untuk mencegah ketimpangan wilayah, pemerintah menerapkan skema pemerataan ketat.

• Alokasi minimal 200 unit rumah dipastikan diberikan ke setiap kabupaten/kota untuk menjamin jangkauan program.
• Enam provinsi menjadi prioritas peningkatan alokasi, yaitu Gorontalo, Riau, Sulawesi Barat, Papua Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bengkulu.
• Anggaran program BSPS 2026 diperkirakan berada dalam kisaran Rp8,57 triliun hingga Rp8,9 triliun, meningkat drastis dari anggaran tahun 2025 yang berkisar di Rp1,02 triliun hingga Rp1,1 triliun.

Strategi Nasional dan Implikasi Makro

Kebijakan memperbesar porsi program bedah rumah ini bukan sekadar intervensi sosial, melainkan strategi makroekonomi yang disadari oleh pucuk pimpinan negara. Maruarar menyebutkan keyakinan Presiden yang besar bahwa sektor perumahan memiliki pengaruh langsung terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mengoptimalkan belanja yang bersifat produktif di sektor riil, pemerintah berharap dapat menciptakan multiplier effect yang lebih cepat dan merata. Langkah ini sekaligus menegaskan posisi pemerintah dalam menjadikan infrastruktur dasar hunian sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi domestik yang inklusif.