TAAG Desak ICC Terbitkan Perintah Tangkap Trump dan Rubio atas Tuduhan Genosida di Gaza

Organisasi hak asasi manusia berbasis di Amerika Serikat, Taxpayer Alliance Against Genocide (TAAG), secara resmi mendesak Mahkamah Pidana Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden AS Donald Trump dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio. Desakan ini dilontarkan dengan klaim bahwa kedua pejabat senior tersebut, beserta tim pemerintahannya, terbukti terlibat dalam kejahatan Israel di Jalur Gaza, Palestina. Langkah ini menandai eskalasi ketegangan hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana gugatan hukum kini menargetkan langsung puncak kepemimpinan politik Amerika Serikat.

Dalam pengajuan resmi kepada ICC, TAAG menuntut agar pengadilan menyelidiki pemerintahan Trump atas tuduhan berat, yaitu "membantu dan mendukung genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan oleh Israel di Gaza." Untuk memperkuat posisi hukumnya, kelompok ini menyerahkan paket bukti komprehensif yang mencakup:

• Sworn affidavit (surat pernyataan di bawah sumpah) dari para dokter yang bekerja di Gaza;
• Kesaksian saksi mata dan pelapor independen;
• Bukti video dokumenter;
• Dokumen rinci mengenai dukungan militer, keuangan, diplomatik, dan politik yang diberikan AS kepada Israel.

Respons Hukum dan Kritik Politik

Kritik tajam terhadap kondisi hukum global juga datang dari Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk Palestina. Dalam pernyataannya yang dikutip oleh Anadolu Agency pada Rabu (11/11), Albanese menegaskan bahwa hukum internasional tetap menjadi instrumen damai terakhir untuk menghadapi ketidakadilan. Ia menegaskan, "Alat hukumnya sudah tersedia. Yang kurang adalah keberanian politik untuk menggunakannya." Pernyataan ini menggarisbawahi urgensi moral dan legal dalam menindaklanjuti dugaan kejahatan perang di wilayah konflik, meskipun menghadapi resistensi politik yang kuat dari negara-negara besar.

Hambatan Yurisdiksi dan Sanksi Balasan

Proses hukum ini menghadapi hambatan struktural yang signifikan karena Amerika Serikat bukanlah penandatangan Statuta Roma dan bukan anggota ICC. Pengajuan TAAG tidak serta-merta membuka penyelidikan, melainkan memerlukan penilaian awal yang ketat oleh jaksa ICC. Situasi semakin rumit mengingat pemerintahan Trump menentang keras yurisdiksi ICC dan telah menjatuhkan sanksi kepada hakim serta jaksa ICC yang dianggap melakukan tindakan ilegal yang menargetkan AS dan Israel. Sebelumnya, pada Juli, Marco Rubio bahkan mengancam akan "membubarkan" ICC sedikit demi sedikit jika diperlukan. Ironisnya, meskipun ICC telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant pada November 2024, keduanya hingga kini masih bebas bergerak di arena internasional, menunjukkan tantangan nyata dalam penegakan hukum pidana internasional.