Respons Bimo Wijayanto soal Pajak Kekayaan: Dirjen Strategi Ekonomi Fiskal Jadi Penentu

Perdebatan mengenai usulan penerapan pajak kekayaan di Indonesia memasuki fase krusial dengan masuknya respons resmi dari otoritas pajak negara. Bimo Wijayanto, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menegaskan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk mengkaji secara teknis usulan tersebut bukanlah Direktorat Jenderal Pajak, melainkan Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal. Bimo menjelaskan bahwa DJP saat ini tetap berpatokan pada kerangka aturan dan ketentuan yang berlaku, di mana secara legal belum ada instrumen pemajakan khusus untuk kekayaan individu.

Dalam acara Media Gathering di Bogor pada Jumat (13/11/2026), Bimo menyatakan dukungannya secara prinsip terhadap kajian pajak kekayaan, namun dengan catatan teknis yang ketat. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus mampu mengidentifikasi dengan presisi definisi kekayaan, penghasilan, dan aset. "Sebab kekayaan, akumulasi aset sebenarnya dari penghasilan yang sudah dipajaki sebelumnya," ujar Bimo. Oleh karena itu, dia menilai penjelasan detail mengenai kelayakan dan mekanisme implementasinya harus datang dari Direktorat Strategi Ekonomi Fiskal.

Akar Masalah: Rasio Pajak di Bawah 10% Selama Satu Dekade

Usulan ini bukan muncul tanpa sebab, melainkan dipicu oleh data fundamental yang disorot oleh lembaga riset Center of Economic and Law Studies (Celios). Celios menyoroti bahwa rasio pajak Indonesia berdasarkan nota keuangan APBN 2026 tidak pernah menyentuh level 10% selama satu dekade terakhir. Bahkan dalam proyeksi APBN 2027, target rasio pajak hanya ditargetkan di angka 9,26%. Kondisi ini memicu kritik bahwa persoalan rendahnya penerimaan negara tidak boleh hanya diselesaikan dengan menaikkan beban pajak saat ini yang bersifat regresif.

Sebagai alternatif, Celios mendesak pemerintah untuk menerapkan skema pajak yang bersifat progresif dan berbasis pada perhitungan aset kekayaan individu setelah dikurangi kewajiban. Mereka menegaskan bahwa pajak kekayaan berbeda secara fundamental dengan pajak penghasilan. "Pajak kekayaan juga bersifat progresif karena target pajak merupakan individu yang masuk dalam kategori ultra-kaya," kata Celios. Dengan skema ini, beban pajak tidak akan menyalahgunakan kelas menengah, melainkan tertuju pada segmen ekonomi paling atas.

Proyeksi Penerimaan: Rp142,2 Triliun dari Segmen Ultra-Kaya

Dalam Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Celios memperkirakan potensi penerimaan yang signifikan dari skema ini. Mereka mengidentifikasi bahwa cukup besaran pajak sebesar 1-2% yang dibayarkan oleh individu dengan kekayaan di atas Rp84 miliar sudah mampu menambah penerimaan negara sebesar Rp142,2 triliun per tahun. Angka ini dinilai krusial untuk mendongkrak rasio pajak nasional.

Celios berargumen bahwa penerapan pajak kekayaan pada individu ultra-kaya sangat perlu karena segmen ini mendapatkan porsi keuntungan terbesar dari aset bumi Indonesia. Namun, respons birokrasi negara kini menunggu hasil kajian teknis dari Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal untuk menentukan apakah usulan ini akan menjadi prioritas legislasi fiskal mendatang.