PSSI Ganti Ketua FFI: Vivin Cahyani Resmi Jadi Plt, Jabatan Michael Sianipar Dimakzulkan

Dinamika internal federasi futsal nasional mencapai titik krusial setelah PSSI resmi menunjuk Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Asosiasi Futsal Indonesia/Federasi Futsal Indonesia (AFI/FFI). Langkah tegas ini diambil untuk mengakhiri masa jabatan Michael Sianipar yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum periode 2024-2028. Penunjukan tersebut merupakan respons langsung terhadap 48 surat permohonan penyelenggaraan Kongres Luar Biasa (KLB) yang diajukan oleh anggota FFI, menandai babak baru dalam restrukturisasi kepemimpinan futsal Indonesia.

Basis hukum dari keputusan strategis ini tertuang dalam Surat Keputusan PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang tertanggal 12 November 2026 dan ditandatangani langsung oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI serta Yunus Nusi sebagai Sekretaris Jenderal. Dalam keterangan resminya, PSSI menguraikan bahwa 48 surat permohonan tersebut terdiri dari dua komponen utama:

• 20 surat dari klub anggota FFI.
• 28 surat dari Asosiasi Futsal Provinsi (AFP).

Kombinasi jumlah tersebut dinilai telah memenuhi ambang batas minimal dua pertiga dari total anggota yang memiliki hak suara, sesuai aturan Anggaran Rumah Tangga FFI. Dengan terpenuhinya syarat kuantitatif ini, PSSI menyatakan bahwa pengangkatan Michael Sianipar sebagai ketua umum sebelumnya resmi tidak berlaku. Kewenangan organisasi kini beralih ke Vivin Cahyani, yang diberi tugas untuk menjalankan roda organisasi sekaligus mempersiapkan mekanisme KLB Pemilihan AFI/FFI.

Mandat Transisi dan Fokus Keberlangsungan Program

Periode tugas Vivin Cahyani berlaku sejak 12 November 2026 hingga terbentuknya kepengurusan definitif baru hasil KLB. PSSI menegaskan bahwa penunjukan Plt ini murni merupakan langkah transisi untuk menjaga stabilitas, bukan bentuk pengambilalihan hak anggota dalam menentukan kepemimpinan. Fokus utama dari transisi ini adalah memastikan agar dinamika kepengurusan tidak menghambat program pembinaan, penyelenggaraan kompetisi, serta persiapan tim nasional. Keberlanjutan pengembangan futsal di daerah menjadi prioritas mutlak yang harus dijaga selama masa transisi ini.

Akar Konflik dan Prospek Pemilihan Baru

Isu pergantian pucuk pimpinan ini tidak terlepas dari kisruh internal yang berawal dari persoalan pengelolaan kompetisi, khususnya terkait hadiah Pro Futsal League (PFL) musim 2025/2026 yang belum dibayarkan. Ketegangan tersebut memicu gelombang keluhan dari sejumlah klub anggota hingga berujung pada tuntutan KLB. Dengan diberlakukannya masa tugas Plt, fokus kini beralih pada penyelenggaraan Kongres Luar Biasa yang akan menjadi arena penentu kepemimpinan federasi futsal Indonesia selanjutnya. Proses ini diharapkan dapat meredam konflik sambil memastikan standar tata kelola organisasi tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.