Pemerintah Kaji Dampak Fiskal B50: Ekspor Sawit Berpotensi Terjepit Jika Kuota Dipatok Kaku

Pemerintah Indonesia tengah melakukan evaluasi ketat terhadap implementasi mandatori biodiesel 50 persen (B50) untuk tahun 2027 guna menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional dan keberlanjutan industri sawit. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa kebijakan energi hijau ini tidak boleh mengorbankan stabilitas pangan maupun pasar ekspor. Evaluasi ini menjadi krusial mengingat realisasi penyaluran biodiesel domestik hingga November 2026 telah mencapai 13,84 juta kiloliter atau sekitar 83 persen dari total alokasi 16,75 juta kiloliter, sebuah angka yang menunjukkan tingginya serapan pasar yang harus diantisipasi secara strategis.

Dinamika Kesiapan Pasokan dan Mitigasi Risiko

Eniya menjelaskan bahwa rapat teknis pekan depan akan memfokuskan pada kesiapan teknis, kecukupan pasokan bahan baku, serta mitigasi aspek finansial. Meskipun ada kekhawatiran bahwa B50 akan mengurangi feedstock industri, pemerintah memastikan pasokan saat ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan mandatori hingga tahun depan, sehingga pelaku industri dapat tetap melakukan ekspor secara normal. Namun, pemerintah mencermati peningkatan produktivitas hulu melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) sebagai solusi jangka panjang. Eniya menekankan bahwa transisi dari B35, B40, hingga B50 selalu didasarkan pada kajian komprehensif yang menjadikan pengalaman sebelumnya sebagai acuan agar tidak mengganggu kestabilan ekspor.

Simulasi Fiskal: Ancaman Defisit Pendanaan

Dari sisi ekonomi, analisis menunjukkan adanya trade-off signifikan jika kuota B50 diterapkan secara kaku tanpa mekanisme penyesuaian. Simulasi kuantitatif untuk periode 2027–2030 mengindikasikan bahwa meskipun B50 mampu menekan impor solar hingga 46,82 juta kiloliter, kebijakan ini berpotensi menahan volume ekspor sawit di kisaran 26,16 juta ton pada 2030. Selain itu, beban insentif selisih harga biodiesel (PSO) diprediksi akan membengkak, di mana dana pungutan ekspor Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) dinilai tidak lagi mencukupi untuk menutup biaya tersebut, sehingga berisiko memicu defisit pendanaan negara. Oleh karena itu, disarankan penerapan opsi kebijakan adaptif dengan batas pengaman fiskal agar tingkat bauran dapat disesuaikan secara dinamis mengikuti fluktuasi harga pasar global.