Ombudsman RI Awaki 1.790 Laporan CASN, Amankan Rekrutmen 150 Ribu Formasi 2026
Mengamati dinamika politik nasional dan kebijakan pemerintah secara kritis.

- Anggota Ombudsman RI, Radian Syam , mengungkapkan bahwa mayoritas laporan, yakni 1.098 kasus, berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.
- Menurut Radian, substansi laporan paling sering berkaitan dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur .
- Ia memetakan berbagai titik rawan secara kronologis, yang mulai dari penetapan formasi yang tidak sesuai kebutuhan hingga kualifikasi pendidikan yang multitafsir.
Ombudsman RI (ORI) menegaskan komitmennya untuk mengawal proses rekrutmen CASN agar bebas dari malaadministrasi, menyusul temuan 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi yang diterima lembaga tersebut sepanjang 2022 hingga 12 November 2026. Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengungkapkan bahwa mayoritas laporan, yakni 1.098 kasus, berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota. Data rinci menunjukkan tren pelaporan yang fluktuatif, dengan puncak tertinggi terjadi pada 2024 sebanyak 610 laporan, kemudian 280 pada 2022, 275 pada 2023, 534 pada 2025, dan 91 laporan yang masih dalam proses pada 2026.
Menurut Radian, substansi laporan paling sering berkaitan dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur. Ia memetakan berbagai titik rawan secara kronologis, yang mulai dari penetapan formasi yang tidak sesuai kebutuhan hingga kualifikasi pendidikan yang multitafsir. "Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk malaadministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian. Masalah lain mencakup gangguan sistem pendaftaran, verifikasi yang tidak seragam, serta tes non-CAT yang kurang transparan.
Identifikasi Titik Rawan dan Permasalahan Struktural
Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa dalam tahap seleksi kompetensi dan pengumuman hasil, ditemukan risiko perangkat ujian yang tidak standar serta perubahan jadwal mendadak. Pada tahap akhir, penundaan berlarut dalam penetapan NIP dan pengangkatan turut menghambat peserta yang telah lolos. Selain itu, permasalahan berulang meliputi perubahan pemahaman verifikator terhadap regulasi serta penundaan penindaklanjutan pengaduan. Layanan helpdesk nasional juga dikritik karena belum memberikan solusi efektif atas keluhan peserta. "Rekrutmen CASN adalah pintu masuk kualitas pelayanan publik. Jika prosesnya bermasalah sejak awal, masyarakat yang akan menanggung akibatnya," tegas Radian.
Kawal Target 150.000 Formasi dan Buka Posko Pengaduan
Dengan pemerintah menargetkan pembukaan rekrutmen CPNS 2026 sekitar 150 ribu formasi pada akhir November 2026, serta rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu mulai 1 Januari 2027, pengawasan menjadi sangat mendesak. Ombudsman menyarankan penguatan koordinasi kebijakan dan kolaborasi antarseluruh instansi. Radian mengimbau masyarakat untuk melapor jika ditemukan dugaan malaadministrasi melalui call center 137, WhatsApp 0821-3737-3737, atau laman resmi. Sebagai akses tambahan, ORI akan membuka Posko Pengaduan Rekrutmen CASN di Kantor Pusat dan 34 Kantor Perwakilan Ombudsman RI di seluruh provinsi untuk memastikan proses berjalan transparan dan akuntabel.
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Lima Asosiasi Vape Nasional Teken Pakta Integritas: Perketat Usia 21 Tahun dan Cegah Penyalahgunaan Narkoba

Komitmen Ekologis: RI Suntik US$ 1 Miliar ke TFFF untuk Revitalisasi Hutan Tropis

Bukan Cuma Gaji, Kebiasaan Paylater Gen Z Jadi Biang Kerok Gagal Lolos KPR Akibat Rusak SLIK OJK
