LPSK Buka Peluang Pelindungan Justice Collaborator dalam Kasus Penyadapan Ilegal Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK) resmi membuka peluang memberikan pelindungan kepada pihak yang mengajukan diri sebagai justice collaborator (JC) atau saksi pelaku dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Permasalahan hukum ini menghebohkan jagat hukum nasional karena menyeret nama eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta sejumlah jenderal lainnya. Meskipun peluang itu terbuka, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati menegaskan hingga saat ini belum ada permohonan spesifik dari pihak berstatus JC yang diterima oleh lembaganya.

Dalam keterangannya, Sri Suparyati merinci bahwa saat ini LPSK telah menerima total delapan permohonan pelindungan terkait perkara tersebut. Namun, seluruh pemohon tersebut masih berstatus sebagai saksi biasa, bukan sebagai kolaborator keadilan yang membongkar keterlibatan aktor lain di balik kejahatan. LPSK saat ini masih dalam tahap penelaahan mendalam terhadap kedelapan permohonan tersebut guna memastikan tingkat ancaman dan kebutuhan pelindungan yang spesifik bagi para saksi.

Analisis Hukum dan Prosedural Berdasarkan UU Pelindungan

Proses penelaahan yang dilakukan LPSK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga didasarkan pada analisis risiko yang komprehensif. Aspek penting yang dipertimbangkan mencakup vitalitas keterangan saksi di pengadilan, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami oleh korban. Seluruh proses ini mengacu pada ketentuan hukum yang jelas, yakni Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Dengan dasar hukum yang solid ini, LPSK berupaya memastikan bahwa setiap keputusan pelindungan diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan perlindungan maksimal dari gangguan atau ancaman fisik maupun psikologis.

Penetapan Empat Jenderal Aktif sebagai Tersangka di Bareskrim

Di sisi lain, perkembangan penyidikan di tingkat kepolisian juga mengalami eskalasi signifikan. Bareskrim Polri telah menetapkan total empat jenderal aktif sebagai tersangka dalam kasus ini. Para tersangka tersebut adalah:

• Irjen Listyo Sigit Prabowo (Eks Kapolri sekaligus Kepala Kantor Staf Presiden)
• Irjen Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri)
• Irjen Eko Hadi Santoso (Eks Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri)
• Irjen Slamet Uliandi (Eks Kepala Divisi TIK Polri)

Para tersangka dijerat dengan Pasal 258 KUHP, Pasal 332 KUHP, dan Pasal 32 ayat 1 UU ITE. Hingga saat ini, keempat tersangka telah ditahan di Rutan Mako Brimob Mabes Polri, sementara LPSK akan terus berkoordinasi dengan penyidik untuk mengantisipasi potensi bertambahnya permohonan pelindungan dari pihak-pihak terkait yang berstatus berbeda dalam kasus berkelas nasional ini.