Lima Rekomendasi Strategis Bapperida Papua Tengah untuk Sinkronisasi Pembangunan dan Evaluasi Berkala

Elieser Yogi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Papua Tengah, menegaskan kesepakatan lima rekomendasi strategis yang telah dirumuskan dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) di Timika pada 11–13 November 2026. Inisiatif ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan, memperbaiki koordinasi antardaerah, dan memastikan seluruh program prioritas berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, mengingat adanya tantangan administratif di tingkat provinsi maupun kabupaten.

Kelima poin kesepakatan tersebut lahir dari pembahasan mendalam melalui empat kelompok kerja atau desk, yang mencakup bidang ekonomi dan sosial budaya, fisik dan prasarana, pengendalian pembangunan daerah, serta inovasi daerah. Elieser Yogi menjelaskan bahwa rekomendasi pertama dan utama adalah penguatan koordinasi serta komunikasi antara Bappeda/Bapperida di tingkat provinsi dan kabupaten, khususnya dalam mekanisme pengendalian dan evaluasi pembangunan secara berkala. Sinkronisasi ini krusial untuk memastikan selarasnya perencanaan pembangunan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten dengan memperhatikan capaian indikator makro serta isu strategis di setiap wilayah.

Penajaman Target dan Disiplin Jadwal Perencanaan

Rekomendasi kedua hingga keempat berfokus pada aspek teknis dan kedisiplinan administratif. Para pemda diminta mempertajam target dan intervensi daerah untuk merespons isu nasional, program prioritas nasional, serta prioritas pembangunan di tingkat provinsi dan kabupaten. Selain itu, seluruh tahapan penyusunan dokumen perencanaan, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, harus dipastikan berjalan sesuai jadwal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Elieser mengungkapkan bahwa kesepakatan ini didasari oleh temuan keterlambatan penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), di mana tahapan yang seharusnya selesai pada April atau Mei kerap baru dilaksanakan pada Juli hingga Agustus.

Musrenbang Tematik dan Mekanisme Evaluasi Berkelanjutan

Sebagai rekomendasi kelima, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik sebelum Musrenbang RKPD untuk membahas persoalan prioritas seperti stunting, pengangguran, dan kemiskinan ekstrem. Seluruh berita acara dan rekomendasi ini akan dirangkum dalam satu dokumen kesepakatan umum untuk disampaikan kepada gubernur, para bupati, serta sekretaris daerah di delapan kabupaten. Elieser Yogi menekankan bahwa forum Rakortek berikutnya akan menjadi mekanisme evaluasi untuk memantau pelaksanaan kesepakatan tersebut. Pemerintah provinsi juga akan melibatkan kabupaten lain sebagai tuan rumah agar pembahasan dan evaluasi pembangunan lebih dekat dengan kondisi riil di lapangan, memastikan rekomendasi tidak hanya menjadi dokumen formalitas, tetapi ditindaklanjuti dalam proses perencanaan dan penganggaran yang nyata.