KSP Pastikan Percepatan Pengeboran Migas di Jawa Barat Jalan Beriringan dengan Swasembada Pangan

Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan percepatan pengeboran minyak dan gas bumi di Jawa Barat tidak mengganggu ketahanan pangan nasional. Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan Letjen TNI Ariyo Windutomo menegaskan komitmen tersebut dalam rapat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Hotel Patra Cirebon, Jawa Barat, Kamis (12/11/2026). "Kami ingin memastikan swasembada energi melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi di dalam negeri, secara paralel tetap menjaga dan memastikan swasembada pangan dan penyerapan tenaga kerja," ujar Ariyo.

Sebagai langkah konkret, PT Pertamina EP telah menyiapkan sekitar 260 hektare lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) yang digunakan dalam kegiatan migas. Lahan pengganti tersebut ditargetkan tidak sekadar menggantikan luasan, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas pertanian secara nyata.

Produktivitas Padi Melonjak dari 5,5 Ton Menjadi 9,6 Ton per Hektare

Bukti nyata terlihat di Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu. Di lokasi tersebut, produktivitas padi meningkat signifikan dari sebelumnya 5,5 ton menjadi 9,6 ton per hektare setiap panen, dengan frekuensi panen dua kali dalam setahun. "Hal tersebut menunjukkan bahwa pengembangan kebijakan yang telah kita lakukan bersama sampai dengan saat ini memberikan potensi untuk mewujudkan swasembada energi dan sekaligus swasembada pangan," kata Ariyo.

925 Rencana Sumur Dorong Produksi Minyak Naik Jadi 31.000 Barel per Hari pada 2030

Dari sisi produksi energi, KSP mencatat terdapat 925 rencana sumur, dengan 414 sumur di antaranya diproyeksikan meningkatkan produksi minyak dari sekitar 4.000 barel per hari menjadi 31.000 barel per hari pada 2030. KSP telah mengawal proses eksplorasi sumur AKP 004 di Kabupaten Indramayu, wilayah kerja PT Pertamina EP Regional 2 Zona 7, sejak Februari 2026 melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Beberapa perkembangan koordinasi lintas sektor yang telah berjalan antara lain:

• Surat keputusan gubernur mengenai penetapan LP2B minimal 87 persen telah terbit di enam kabupaten.
• Kajian survei, investigasi, dan desain alih fungsi lahan tahap pertama di Indramayu telah disampaikan kepada instansi migas dengan luas lahan pengganti 22,63 hektare.
• Berkas pengajuan tahap pertama ditargetkan disampaikan kepada Menteri Pertanian pada pekan keempat November 2026.

Ariyo menambahkan, pengembangan sektor migas dan pertanian diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui penciptaan lapangan kerja. KSP akan terus mengawal koordinasi lintas sektor untuk memastikan percepatan produksi migas tetap memperhatikan keberlanjutan lahan pertanian sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.