KPK Dalami Jejak Korupsi Jalan Sumut, 7 Tersangka Baru Ditahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan tujuh tersangka pengembangan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara dan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN). Penahanan ini dilakukan setelah para tersangka menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Langkah hukum tegas ini menandai eskalasi serius dalam pemberantasan korupsi sektor infrastruktur di wilayah Sumatra Utara.

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 26 Juni 2025. Dua hari setelah OTT tersebut, lembaga antirasuah menetapkan lima orang sebagai tersangka, termasuk Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Sumut saat itu. Penyidikan kemudian berkembang hingga pada September 2026, KPK menetapkan delapan tersangka tambahan. Mereka terdiri dari mantan kepala BBPJN, mantan kepala satuan kerja, dan pejabat proyek dari perusahaan kontraktor terkait.

Eskalasi Hukum dan Identitas Tersangka Baru

Delapan tersangka yang baru diumumkan identitasnya pada 13 Oktober 2026 ini mencakup figur kunci di lingkup BBPJN dan swasta. Di antaranya adalah mantan Kepala BBPJN Sumut dengan inisial SCH, serta mantan Kepala Satker PJN Wilayah I berinisial DE dan RP. Terdapat juga tiga mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial MPP, F, dan HH. Dua tersangka lainnya adalah mantan Kasatker Wilayah II TRP dan mantan PPK Wilayah II MM. Dari delapan orang tersebut, tujuh langsung ditahan KPK, sementara satu tersangka, yaitu DE, belum ditahan.

Pemeriksaan Saksi untuk Melacak Mekanisme Korupsi

Untuk menguak alur dan mekanisme korupsi secara menyeluruh, KPK memanggil sejumlah saksi pada 11-12 November 2026. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa pemeriksaan ini bertujuan menelusuri proses pengadaan proyek secara detail. Saksi yang dipanggil meliputi bendahara, direktur, komisaris, hingga staf dari berbagai perusahaan, seperti PT Dalihan Natolu, PT Rona Na Mora, dan PT Taufik Prima Duta Putra. Hingga saat ini, belum diketahui secara publik apakah seluruh saksi tersebut hadir memenuhi panggilan untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik.