Kemenkeu Targetkan Selesainya Uji Tuntas Pengambilalihan Saham KCIC di Desember 2026
Fokus pada liputan mendalam dan isu-isu sosial yang berdampak pada masyarakat luas.

- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penyelesaian uji tuntas pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah pusat paling lambat pada Desember 2026 .
- PSBI merupakan konsorsium yang memegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) , operator jalur kereta cepat Whoosh.
- Target ambisius ini diungkapkan langsung oleh Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu , Evita Manthovani , dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta Pusat pada Jumat, 13 November 2026.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan penyelesaian uji tuntas pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) ke pemerintah pusat paling lambat pada Desember 2026. PSBI merupakan konsorsium yang memegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator jalur kereta cepat Whoosh. Target ambisius ini diungkapkan langsung oleh Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Evita Manthovani, dalam konferensi pers APBN KiTa yang digelar di Jakarta Pusat pada Jumat, 13 November 2026.
Komitmen Kemenkeu ini bukan tanpa alasan. Proses uji tuntas (due diligence) ini menjadi prasyarat mutlak sebelum penerbitan rancangan peraturan presiden (perpres) pengalihan saham dapat difinalisasi. Saat ini, Kemenkeu tengah dalam fase koordinasi intensif dengan Badan Pengaturan BUMN, Danantara Indonesia, serta Kementerian Perhubungan untuk memastikan seluruh aspek legal dan finansial tersampaikan secara utuh. Evita menegaskan bahwa progres pembicaraan teknis dengan pihak-pihak terkait masih terus berjalan, terutama terkait penguatan dasar hukum untuk pengalihan aset strategis tersebut.
Detail Teknis dan Asesmen Hukum
Kedalaman proses uji tuntas ini mencakup asesmen komprehensif mulai dari valuasi nilai saham hingga penyiapan dasar hukum yang solid. Agar proses ini berjalan akuntabel dan transparan, Kemenkeu melibatkan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sebagai pendamping.
- Asesmen valuasi nilai saham konsorsium PSBI.
- Penyiapan kerangka dasar hukum untuk pengalihan ke pemerintah.
- Pendampingan hukum oleh Jamdatun Kejaksaan Agung.
- Audit dan pengawasan ketat oleh BPKP.
Keseimbangan Finansial dan Restrukturisasi Utang
Dalam transisi kepemilikan saham ini, Kemenkeu menggarisbawahi satu prinsip utama: layanan Whoosh harus tetap berjalan normal dan optimal. Terkait potensi restrukturisasi utang proyek kereta cepat, keputusan final akan diambil berdasarkan rekomendasi yang dihasilkan dari proses uji tuntas tersebut. Evita menyatakan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen penuh untuk menghormati seluruh perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan China Development Bank (CDB). Setiap langkah strategis yang diambil akan dikelola secara hati-hati, terukur, dan mematuhi ketentuan yang berlaku untuk memastikan tidak adanya beban baru yang tidak terkelola bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
BERITA TERKAIT (Berita Nasional)

Menteri PU Percepat Normalisasi Sungai di Sumatera untuk Hadapi Musim Hujan, TNI Didorong Turun Tangan

Eisenkot Kecam Kekerasan Pemukim sebagai 'Terorisme Yahudi', Akui Ben-Gvir dan Smotrich Picu Anarki di Tepi Barat

PLN Manado Salurkan 210 Lember Seng dan Beras untuk Revitalisasi Warga Passo Terdampak Puting Beliung
