Kemenhut Tuntaskan Penyidikan 26 Burung Dilindungi yang Diamankan di Pelabuhan Jamrud Surabaya

Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusra) resmi menuntaskan penyidikan kasus perdagangan ilegal satwa liar yang melibatkan 26 ekor burung dilindungi. Pengungkapan kasus ini berawal dari operasi penelusuran di Pelabuhan Jamrud, Surabaya, Jawa Timur, yang berhasil mengungkap jalur distribusi satwa liar secara ilegal. Kepala Balai Penegakan Hukum Kehutanan Jabalnusra, Aswin Bangun, menegaskan bahwa kelengkapan berkas perkara menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam menindak tegas praktik pengangkutan dan perdagangan satwa liar yang mengancam kelestarian alam.

Kasus ini mencuat setelah petugas mengamankan tersangka ET (51), warga Kabupaten Malang, beserta sitaan burung pada awal September 2026. Berdasarkan data yang dihimpun, satwa-satwa yang diamankan terdiri dari berbagai jenis burung yang dilindungi, meliputi:

• 7 ekor Cica Daun Besar
• 6 ekor Tepus Kepala Kelabu
• 3 ekor Jinjing Petulak
• 1 ekor Merbah Belukar
• 8 ekor Kucica Kampung
• 1 ekor Brinji Rambut Tunggir

Seluruh satwa tersebut kini diamankan untuk kepentingan pemeriksaan lanjutan dan proses hukum.

Perkara Dinyatakan Lengkap di Kejaksaan Negeri Tanjung Perak

Proses hukum terhadap tersangka ET telah mencapai tahap akhir di penyidikan. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak menyatakan berkas perkara telah lengkap atau P-21 pada 28 Oktober 2026. Penelusuran awal dilakukan pada 2 September 2026 sekitar pukul 00.45 WIB, ketika petugas Balai Gakkum Kehutanan Jabalnusra berhasil membekuk ET di kawasan pelabuhan. Aswin Bangun menyebutkan bahwa pengungkapan ini menunjukkan betapa berisikonya jalur transportasi, baik laut, darat, maupun udara, yang kerap dimanfaatkan sindikat perdagangan satwa liar ilegal.

Sanksi Hukum dan Urgensi Pelestarian Ekosistem

Dalam kasus ini, ET disangkakan melanggar Pasal 40A ayat (1) huruf d jo. Pasal 21 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1990 mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati, dengan memperhatikan ketentuan UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Aswin Bangun menambahkan, penindakan ini bukan sekadar formalitas hukum, melainkan upaya strategis untuk menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Burung memiliki peran krusial dalam penyebaran biji dan regenerasi vegetasi. Oleh karena itu, Kemenhut terus memperkuat koordinasi lintas instansi guna mengawasi jalur distribusi dan menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan perdagangan ilegal tersebut.