Hashim Desak Negara Maju Realisasi Dana Iklim 300 Miliar Dolar AS di COP31

Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, mengingatkan negara-negara maju untuk segera merealisasikan komitmen pendanaan iklim yang tertuang dalam New Collective Quantified Goal (NCQG) dan Peta Jalan Baku menuju Belém. Dalam pidatonya di Leaders Summit Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) yang diselenggarakan di Antalya, Turki, Kamis (12/11), Hashim menegaskan bahwa tanggung jawab tersebut tidak dapat diabaikan demi keberlangsungan sistem iklim global. "Negara-negara maju harus memimpin dalam memenuhi target NCQG, yakni menyediakan pendanaan sedikitnya 300 miliar dolar AS per tahun pada 2035, serta mendukung transfer teknologi," ujar Hashim dengan nada tegas. Pernyataan ini menjadi sorotan utama dalam upaya memastikan bahwa janji diplomatik berubah menjadi tindakan konkret yang dapat diukur.

Hashim menekankan bahwa ketahanan jangka panjang tidak dapat dibangun oleh satu negara secara terpisah karena terdapat disparitas kapasitas antar negara. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata agar tidak ada negara yang terhambat dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, baik karena kurangnya pendanaan maupun akses terhadap teknologi. Di sisi lain, Hashim menilai bahwa Peta Jalan Baku menuju Belém, yang menargetkan pendanaan sebesar 1,3 triliun dolar AS per tahun pada 2035, pun harus diterjemahkan menjadi aksi nyata. Target ambisius ini, sebagaimana disorot oleh Konferensi PBB Keempat tentang Pembiayaan untuk Pembangunan, memerlukan mekanisme pembiayaan yang inklusif dan terstruktur agar dapat diakses oleh negara-negara berkembang secara efisien. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan dan stabilitas ekonomi melalui stabilitas bursa dan instrumen investasi yang sehat.

Indonesia Buka Jalur Pembiayaan Lewat Harga Karbon

Untuk mendukung tujuan tersebut, Hashim mengungkapkan bahwa Indonesia telah membuka seluruh jalur pembiayaan iklim, termasuk melalui instrumen penetapan harga karbon. Langkah strategis ini direpresentasikan melalui pembentukan Sistem Registri Nasional untuk Unit Karbon serta peraturan pelaksanaan di tingkat sektoral yang telah dilakukan tahun ini. Inisiatif ini bertujuan agar pembiayaan iklim menjadi mudah diakses, terjangkau, dan selaras dengan prioritas nasional masing-masing negara. Hashim menegaskan bahwa kerja sama internasional harus menghormati kondisi spesifik setiap negara dan berfokus pada capaian nyata, bukan sekadar retorika. "Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh mitra dalam semangat saling menghormati dan tanggung jawab bersama," ucapnya, menandakan komitmen diplomatik Indonesia dalam forum iklim global.

Ajakan Anti-Promisi: Ubah Janji Menjadi Aksi

Penutup diskusi di Antalya ini diwarnai dengan ajakan Hashim kepada perwakilan setiap negara untuk menjadikan COP31 sebagai konferensi yang dikenang bukan karena semakin banyak janji yang disampaikan, melainkan karena keberhasilannya mengubah rencana menjadi aksi nyata. Dalam konteks global di mana tantangan iklim semakin mendesak, tekanan terhadap negara maju untuk menepati angka 300 miliar dolar AS menjadi kunci utama. Keberhasilan transformasi dari komitmen ke implementasi ini akan menentukan efektivitas respons internasional terhadap krisis iklim di dekade mendatang. Melalui diplomasi yang tegas namun kolaboratif, Indonesia posisikan diri sebagai jembatan antara aspirasi global dan realitas kebutuhan pembiayaan di negara berkembang, menuntut transparansi dan kecepatan eksekusi dari para pemimpin dunia.