DPR Usul Pembalut Jadi Barang Pokok, DJP Sampaikan Tanggapan Tegas soal PPN

Presiden Direktur Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, menyatakan sikap hormat sekaligus menunggu hasil putusan pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait permohonan agar pembalut menstruasi dikenai status bebas Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Permohonan yang didaftarkan dengan nomor 406/PUU-XXIV/2026 ini diajukan oleh warga negara bernama Bernita Matondang, yang mempermasalahkan ketiadaan sebutan eksplisit produk pembalut dalam daftar barang kena pajak yang dibebaskan dari PPN di peraturan perundang-undangan. Bimo menegaskan, DJP akan menjawab sesuai area kewenangan dan pertanggungjawaban mereka, namun keputusan final pembebasan pajak berada di tangan pembuat kebijakan atau proses hukum yang berlaku.

Kebijakan Pajak di Rantai Nilai Tambah

Menurut Bimo, pengenaan PPN pada produk pembalut saat ini didasarkan pada mekanisme nilai tambah di setiap rantai produksi. Pajak dikenakan atas komoditas yang mengalami transformasi nilai, mulai dari bahan baku hulu seperti kapas hingga komponen perekat. Bimo menjelaskan bahwa terdapat percampuran komponen yang diproduksi sendiri di dalam negeri dan komponen yang masih diimpor. "Berapa komponen yang sudah bisa dibuat sendiri di dalam negeri, berapa komponen yang masih impor, kemudian di dalam setiap rantai produksi atas value added yang diciptakan itulah yang dikenakan pajaknya," ujar Bimo dalam acara Media Gathering DJP di Bogor. Penjelasan ini mengklarifikasi bahwa DJP tidak memiliki otoritas untuk mengubah status kebijakan pajak, melainkan menjalankan fungsi administrasi dan pemungutan sesuai aturan yang ada.

DJP Serahkan Putusan ke Mahkamah Konstitusi

Dalam mekanisme hukum yang berlaku, Inge Diana Rismawanti, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, menegaskan bahwa pemerintah menghormati penuh hak konstitusional warga negara untuk mengajukan pengujian undang-undang. "Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghormati sepenuhnya proses hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutus permohonan tersebut," kata Inge kepada CNBC Indonesia. Dengan demikian, nasib penghapusan PPN untuk pembalut kini sepenuhnya bergantung pada putusan MK terhadap gugatan tersebut, yang dinilai krusial untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan fiskal bagi masyarakat.