Diplomasi Hijau Indonesia: Kemenhut Tawarkan Solusi Komprehensif Karhutla di KTT ASEAN dan COP31

Indonesia secara aktif memamerkan bukti nyata keberhasilan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui presentasi strategi komprehensif di dua forum internasional bergengsi, yakni KTT ASEAN ke-49 di Manila dan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Turki. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menegaskan bahwa langkah diplomasi ini bukan sekadar retorika, melainkan didasari oleh data operasional pemadaman, penegakan hukum tegas terhadap korporasi pelanggar, serta inovasi pembiayaan konservasi. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menyatakan bahwa pendekatan ini bertujuan menunjukkan konsistensi Indonesia dalam menangani krisis ekologis global.

Di forum COP31, Indonesia menguraikan pendekatan manajemen karhutla yang terintegrasi, mencakup operasi pemadaman, pencegahan, pemantauan satelit, hingga reboisasi untuk mengimbangi emisi di tengah tantangan fenomena El Niño. Upaya ini diintegrasikan dengan perlindungan hutan, restorasi lahan gambut, dan rehabilitasi mangrove guna mencapai target pengurangan emisi sektor kehutanan pada 2030 melalui program FOLU Net Sink. Selain itu, Kemenhut juga mendorong solusi jangka panjang melalui kerja sama ekonomi hijau dan restorasi bentang alam hutan.

Inovasi Pembiayaan dan Komitmen Restorasi Karbon

Salah satu poin krusial yang disorot adalah promosi skema pembiayaan konservasi inovatif melalui Satuan Tugas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional. Di bawah kepemimpinan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap restorasi karbon berintegritas tinggi serta menyinergikan pengelolaan lahan gambut lintas benua. Pribadi menegaskan bahwa dorongan terhadap pembiayaan konservasi jangka panjang ini merupakan bagian dari upaya untuk memastikan keberlanjutan ekosistem secara global.

Percepatan Ratifikasi ACCTHPC dan Kerja Sama Bilateral

Di tingkat regional, Indonesia memainkan peran kunci dengan mendorong percepatan ratifikasi ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACCTHPC) pada KTT ASEAN ke-49. Pusat koordinasi ini, yang sekretariatnya berada di Jakarta, membutuhkan ratifikasi dari setidaknya enam negara anggota ASEAN agar dapat beroperasi penuh, di mana sejauh ini baru Vietnam yang telah memenuhi syarat. Fungsi utama ACCTHPC meliputi:

• Fasilitasi berbagi data kualitas udara.
• Pemantauan titik panas dan kebakaran.
• Penyediaan bantuan teknis.
• Koordinasi respons lintas batas.

Inisiatif ini dirancang untuk memperkuat implementasi Perjanjian ASEAN tentang Polusi Asap Lintas Batas (AATHP) yang berlaku sejak 2003. Sebagai pelengkap, Indonesia juga memperkuat kerja sama bilateral dengan Singapura dalam pertukaran informasi mitigasi karhutla dan penindakan terhadap praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab, menegaskan posisi Indonesia sebagai pemimpin dalam tata kelola lingkungan kawasan.